SAMARINDA, Infokubar.id — Keputusan akhirnya diambil Rudy Mas’ud untuk meredam polemik yang berkembang di ruang publik. Gubernur Kalimantan Timur itu memilih mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan APBD Perubahan 2025 senilai Rp8,49 miliar, yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial.
Dilansir dari Antara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, di Samarinda, Minggu (01/03/2026) menegaskan bahwa langkah tersebut mencerminkan kepekaan kepala daerah terhadap dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat Benua Etam.
Menurut Faisal, keputusan itu diambil setelah Gubernur melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga pengawas negara serta menyerap aspirasi publik.
“Bapak Gubernur mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan,” ujar Faisal.
Faisal menjelaskan, mobil dinas jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e tersebut baru menjalani proses serah terima pada 20 November 2025 dan belum digunakan untuk operasional pemerintahan.
“Unitnya masih berada di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Jadi, mumpung belum pernah digunakan untuk operasional, Bapak Gubernur memerintahkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk segera memproses pengembaliannya,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, proses administrasi pembatalan pengadaan telah berjalan sejak Jumat lalu. Penyedia barang, CV Afisera Samarinda, disebut bersikap kooperatif dan memahami situasi yang berkembang.
Sesuai mekanisme hukum yang berlaku, dana sebesar Rp8.499.936.000 wajib disetorkan kembali oleh pihak penyedia ke kas daerah dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah unit kendaraan diterima kembali.
Langkah tersebut diharapkan menjadi penutup polemik yang sempat memanas di ruang publik. Sebagai konsekuensinya, Gubernur Kalimantan Timur akan kembali menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasannya. (*)
