Pemprov Kaltim Bebaskan Denda Pajak Kendaraan, Warga Kutai Barat Bisa Manfaatkan hingga 22 November 2026

SENDAWAR, Infokubar.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPRD) Wilayah Kutai Barat memberlakukan program relaksasi pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini dihadirkan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendongkrak capaian realisasi pendapatan daerah yang masih belum optimal.

Kepala UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat, Mulia Pardosi kepada infokubar.id menjelaskan bahwa program relaksasi ini resmi dimulai sejak 21 September 2026 dan akan berakhir pada 22 November 2026. Kebijakan tersebut mencakup dua relaksasi utama, yakni pembebasan denda administrasi keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. 

Pasang iklanmu

“Jadi, wajib pajak hanya membayar pokok PKB terutang tanpa dikenakan denda,” ujar Mulia Pardosi saat ditemui di kantornya, Rabu (18/11/2026).

Dari sisi capaian target, wilayah administratif yang kini telah digabung antara Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini mematok target PKB sebesar Rp31,4 M. Hingga 17 November 2026, realisasi penerimaan PKB sebutnya telah mencapai angka 87,42 persen. 

Kendati demikian, tantangan masih terlihat pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan target gabungan sebesar Rp50,1 M yang baru terealisasi 66,17 persen akibat kondisi daya beli masyarakat yang masih terdampak faktor ekonomi.

“Kami dari UPTD PPRD Kubar berharap di momentum akhir tahun, termasuk adanya potensi diskon dari dealer kendaraan, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal untuk melunasi kewajiban perpajakan kendaraan,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box
Bagikan ke