Jadi BLUD, Politeknik Sendawar Diambil Alih Pemkab

Direktur Politeknik Sendawar, Selvina.

SENDAWAR, Infokubar.id – Keputusan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) untuk mengambil alih pengelolaan Politeknik (Poltek) Sendawar menuai beragam respon banyak pihak. Salah satunya wakil rakyat di Tanaa Purai Ngeriman.

Ridwai, Politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua DPRD Kubar ini merespon positif keputusan yang diambil Pemkab Kubar dari Yayasan Pembangunan Sentawar Sakti (YPSS). Ia mendukung jika Poltek Sendawar bakal dijadikan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Lantaran pihak yayasan dinilai tidak mampu membiayai operasional Poltek dalam beberapa tahun terakhir hingga terancam ditutup.

”Ya saya pikir itu jalan terbaik. Karena Poltek ini sudah 4-5 tahun boleh dikatakan macet operasinya,” ujar Ridwai. 

Akibat kondisi itu, terjadi penurunan jumlah mahasiswa yang mendaftar dari tahun ke tahun. Hal itu dikarenakan yayasan sebagai pengelola tidak sanggup mencari sumber-sumber dana untuk operasional.

”Dengan bupati mencabut SK yayasan dan mau mengelola melalui BLUD saya pikir sangat bagus. Harapan kami dari DPRD ketika dikelola oleh pemerintah akan lebih maju Poltek ini. Itu adalah langkah penyelamatan satu-satunya perguruan tinggi di Kubar,” kata dia.

Sebelumnya, Bupati Kubar FX Yapan resmi mencabut SK mandat YPSS sebagai pengelola Poltek Sendawar sejak 5 Oktober 2023. Nantinya, Pemkab Kubar akan membentuk tim transisi untuk mengambil alih operasional Poltek Sendawar dalam waktu dekat.

Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Kubar, Agustinus Dalung mengatakan SK pencabutan YPSS sebagai pengelola Poltek Sendawar sudah final. Alasannya pun beragam, poinnya yayasan tidak bisa membiayai diri sendiri bahkan gaji para dosen.

“Pemerintah tidak bisa membantu dana kalau tidak dikelola oleh pemerintah, makanya kita mesti cabut dulu SK yayasan yang swasta dari Sentawar Sakti itu nanti akan diubah dan mendapatkan dana dari BLUD,” kata Agustinus Dalung.

Pencabutan SK tersebut direspon Wakil Ketua YPSS, Edison. Iaenyesalkan tidak adanya informasi pencabutan SK mandat dari pemerintah sebagai pengelola Poltek Sendawar. 

“Kami tidak pernah tahu kalau ada SK pencabutan ini. Selama ini kita tidak pernah dilibatkan. Memang ada rapat di DPRD tapi aksi nyata membantu Poltek itu tidak jelas. Tahu-tahu saya baru dapat info dari wartawan soal pembekuan ini,” ujar Edison.

Sementara Direktur Politeknik Sendawar, Selvina tak mau ambil pusing atas pencabutan SK kampusnya tersebut. Ia berharap pemerintah serius menanganinya. Lalu proses pengalihan itu harus dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikti.

“Pertama cukup kaget karena tidak ada info sebelumnya ke pihak Direktorat. Lalu terkait pencabutan ini harusnya sepengetahuan atau tembusan ke LL-Dikti dan Kemmendikbud. Karena perizinan dan pendirian tertulis masih tercatat dengan nama yayasan,” kata Selvina. (*)

Penulis | Editor: Lukman Hakim

Facebook Comments Box
Bagikan ke
Pasang Iklanmu
%d blogger menyukai ini: