SENDAWAR, Infokubar.id — Setelah tiga hari aktivitas belajar mengajar di lebih dari 200 sekolah lumpuh total, ribuan guru di Kabupaten Kutai Barat akhirnya menghentikan aksi mogok kerja. Kepastian ini muncul usai DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyetujui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru masuk dalam APBD Perubahan 2025.
“Setelah tiga hari kami melakukan mogok kerja, akhirnya ada titik terang. TPP guru resmi diakomodir dalam APBD Perubahan 2025. Itu poin krusial yang selama ini menjadi tuntutan kami,” ujar koordinator lapangan aksi, Theo Trinita, Jumat (19/9/2025).
Tak butuh waktu lama, spanduk-spanduk bernada protes yang sebelumnya terpasang di ratusan sekolah akhirnya diturunkan serentak pada Jumat malam. Pemandangan itu menjadi penanda berakhirnya salah satu aksi mogok guru terbesar dalam sejarah pendidikan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
“Saya mengimbau kepada seluruh guru yang ikut mogok agar segera menurunkan spanduk di masing-masing sekolah,” imbuhnya.
Theo menegaskan, mogok kerja bukanlah bentuk perlawanan, melainkan cara terakhir untuk memperjuangkan hak.
“Mogok ini bukan semata-mata untuk menentang pemerintah, melainkan sebagai cara memperjuangkan hak yang sudah lama dinantikan,” ujarnya.
Sejak Rabu (17/9/2025), ribuan guru dari berbagai kecamatan kompak menghentikan aktivitas mengajar. Mereka memasang spanduk bertuliskan tuntutan di sekolah-sekolah, menyoroti ketidakadilan TPP yang selama ini dirasa tidak berpihak kepada tenaga pendidik.
Kondisi tersebut sontak menuai perhatian publik. Orang tua murid mengeluh karena kegiatan belajar terganggu, sementara dukungan dari masyarakat justru semakin menguatkan perjuangan para guru.
Theo mengakui keputusan untuk mogok memang berat karena berdampak langsung terhadap anak-anak didik. Namun, menurutnya langkah itu tidak bisa dihindari setelah berbagai jalur komunikasi tak kunjung memberi hasil.
“Kami menghargai keputusan pemerintah, dan kami siap kembali mengajar. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi ketidakjelasan seperti ini,” tuturnya.
Theo juga mengingatkan agar keputusan ini tidak hanya sebatas janji, tetapi benar-benar direalisasikan.
“Kesejahteraan guru berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang akan diterima siswa. Kami akan kembali ke ruang kelas dengan semangat baru. Namun kami juga akan terus mengawal realisasi keputusan ini,” pungkasnya. (*)
