SENDAWAR, Infokubar.id — Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen PKB di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) yang hingga akhir Semester I 2026 masih berada di bawah target menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan.
Kondisi tersebut mendorong seluruh unsur Tim Pembina Samsat menyatukan langkah melalui Rapat Koordinasi Kesamsatan guna merumuskan strategi percepatan pelayanan sekaligus mendongkrak pendapatan daerah pada semester kedua tahun ini. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesamsatan dan Peningkatan Pelayanan Kesamsatan yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPRD) Wilayah Kutai Barat, Kamis (2/7/2026).
Kepala UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat, Mulia Pardosi, mengatakan salah satu tujuan utama rapat koordinasi tersebut ialah meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dan opsen PKB. Pasalnya, hingga akhir Semester I Tahun 2026 realisasi penerimaan masih berada di angka 47,30 persen, atau belum mencapai 50 persen dari target yang ditetapkan.
“Rapat koordinasi ini merupakan upaya evaluasi kinerja kita terkait dengan optimalisasi pendapatan melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Harapannya penerimaan PKB dan opsen PKB dapat terus meningkat pada semester kedua tahun ini,” ujar Mulia kepada infokubar.id.
Rapat dihadiri UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat, Satlantas Polres Kutai Barat, Satlantas Polres Mahakam Ulu, PT Jasa Raharja Kutai Barat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, serta Bankaltimtara Cabang Sendawar.
Evaluasi tersebut dilakukan karena realisasi penerimaan pajak daerah hingga Triwulan II Tahun 2026 masih berada di bawah target yang ditetapkan. Berdasarkan data UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baru mencapai Rp13,88 miliar atau 47,30 persen dari target Rp29,35 miliar. Sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi sebesar Rp16,41 miliar atau 34,48 persen dari target Rp47,60 miliar. Di sisi lain, realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) telah mencapai 61,88 persen, sedangkan Pajak Alat Berat (PAB) berada di angka 66,65 persen.
Menurut Mulia, capaian tersebut masih belum ideal mengingat saat ini telah memasuki semester kedua tahun anggaran. Selain dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, perlambatan transaksi kendaraan baru juga ikut berdampak terhadap penerimaan BBNKB.
“Kalau melihat waktunya sekarang sudah memasuki semester kedua, seharusnya realisasi sudah berada di atas 50 persen. Namun PKB masih sekitar 47 persen, sedangkan BBNKB kendaraan baru sekitar 34 persen,” jelasnya.
Dalam pembahasan disampaikan laporan realisasi penerimaan pajak hingga Triwulan II Tahun 2026, termasuk perkembangan dana bagi hasil bagi Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu serta capaian program Samsat Pelita yang perlu diperkuat. Dikatakan bahwa keberadaan layanan ini menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi masyarakat yang jauh dari kantor Samsat.
Satlantas Polres Kutai Barat menyoroti tantangan pelayanan akibat kondisi geografis wilayah yang luas. Salah satu usulan yang mengemuka ialah melibatkan petinggi kampung sebagai mitra strategis dalam mendukung pelayanan Samsat Keliling Pelita.
Sementara itu, Satlantas Polres Mahakam Ulu mengungkapkan operasional Samsat Pelita di wilayah tersebut masih belum berjalan optimal karena belum tersedianya perangkat Electronic Registration and Identification (ERI) beserta sarana penerbitan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Meski demikian, pelayanan cek fisik kendaraan telah berjalan sebagai persiapan operasional penuh.
Di sisi lain, Bapenda Kabupaten Kutai Barat menyatakan telah menyiapkan anggaran untuk mendukung optimalisasi PKB serta dukungan sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga telah menerbitkan Instruksi Bupati mengenai pendataan kendaraan bermotor milik aparatur sipil negara (ASN) melalui Gerakan ASN Taat Membayar PKB dan Opsen PKB.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pun telah menerbitkan Surat Edaran Bupati terkait pendataan kendaraan milik ASN serta memaparkan perkembangan kerja sama opsen PKB beserta strategi peningkatan penerimaan daerah.
Sementara itu, Bankaltimtara sebagai mitra e-samsat memastikan seluruh teller kini telah dapat melayani pembayaran PKB. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi DG Bankaltimtara tanpa menggunakan kode billing sehingga lebih praktis bagi wajib pajak.
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak terkait mengidentifikasi sejumlah kendala yang masih menghambat optimalisasi pelayanan dan penerimaan pajak daerah. Persoalan utama adalah belum optimalnya operasional Samsat Keliling Pelita di Mahakam Ulu akibat belum tersedianya perangkat ERI, STNK, dan TNKB. Sebagai tindak lanjut, Satlantas Mahakam Ulu akan berkoordinasi dengan Satlantas Kutai Barat terkait pemenuhan perangkat tersebut sekaligus melakukan audiensi bersama Bupati Mahakam Ulu guna mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pelayanan.
Dalam pertemuan tersebut juga mendorong percepatan pembentukan UPTD PPRD Wilayah Mahakam Ulu agar pelayanan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat berjalan lebih maksimal. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas Samsat Keliling Pelita Mahakam Ulu dan Samsat Pesat Bongan akan diatasi melalui usulan penambahan ASN. Efisiensi anggaran operasional juga menjadi perhatian dengan penyesuaian anggaran bahan bakar kendaraan operasional Samsat Keliling. Sebagai bagian dari strategi peningkatan penerimaan pajak, layanan Samsat Keliling Pelita akan diperluas ke Kecamatan Long Iram, Siluq Ngurai, Linggang Bigung, dan sejumlah kecamatan lainnya yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
Mulia Pardosi berharap seluruh tindak lanjut yang telah disepakati dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik sekaligus mampu mendongkrak realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan opsen PKB pada Semester II Tahun 2026. (*)
