Sengketa Sejak Lama, Tapal Batas Kubar dan Barito Utara Disepakati

Plt. Asisten I Faustinus Syaidirahman (tengah) mewakili Pemkab Kubar menandatangani batas wilayah di Jakarta (19/04/2022). (Foto: Prokopim Kubar)

SENDAWAR, Infokubar.id – Permasalahan tapal batas antara wilayah Kutai Barat (Kubar) Provinsi Kaltim dan Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali dibahas dan segera mendapat titik temu. Sengketa batas wilayah kedua daerah yang sudah berlangsung cukup lama itu kerap kali menimbulkan aksi masyarakat buntut dari belum selesainya masalah tersebut.

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat bersama Pemkab Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti rapat koordinasi pusat dan daerah tentang perumusan rekomendasi penyelesaian batas daerah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan di Hotel Win Premier Jakarta, Selasa (19/04/2022). Rapat dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Pemkab Kubar yang diwakili oleh Plt Asisten I Faustinus Syaidirahman menyampaikan dalam rapat koordinasi tersebut bahwa batas antara Kubar dan Barito Utara tetap mengacu kepada kesepakatan yang ada. Selain itu, juga mengacu pada kajian yang sudah dibuat oleh tim penegasan batas pusat.

Melalui rapat batas ini diharapkan adanya kepastian hukum batas administrasi kewilayahan. Serta nantinya batas tersebut tidak menghilangkan hak ulayat, hak adat, dan hak pengelolaan lahan.

Secara khusus, Faustinus yang juga menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung itu berharap agar Peraturan Mendagri terkait penegasan batas wilayah bisa segera terbit dan disosialisasikan ke warga yang berbatasan.

Bupati Barito Utara Nadalsyah berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dapat merevisi 9 titik yang menjadi titik acuan pemerintah pusat. 

“Penetapan titik acuan tersebut sangat merugikan Kabupaten Barut dan pada prinsipnya kami menyerahkan penentuan tata batas ini kepada Kemendagri agar dapat memutuskan tata batas tersebut,” kata Nadalsyah. (tra/man)

Facebook Comments Box
Bagikan ke
Pasang Iklanmu
%d blogger menyukai ini: