SENDAWAR, Infokubar.id — Kabar gembira bagi perangkat kampung di Kutai Barat. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memastikan adanya kenaikan tunjangan dan gaji bagi Petinggi, Aparat Kampung, Anggota BPK, hingga Ketua RT mulai tahun anggaran 2026. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemkab dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan di tingkat paling bawah.
Rencana tersebut diungkap langsung oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025, yang digelar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Barong Tongkok, Senin (20/10/2025).
“Salah satu bentuk komitmen nyata Pemkab Kutai Barat adalah rencana peningkatan gaji dan tunjangan Petinggi, Aparat Kampung, Anggota BPK, serta operasional RT pada Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh unsur pemerintahan kampung untuk bekerja lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik,” ungkap Bupati Frederick Edwin.
Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan aparatur kampung merupakan langkah strategis memperkuat kelembagaan pemerintahan di tingkat kampung. Dengan dukungan kesejahteraan yang memadai, pelayanan publik diharapkan semakin optimal dan pelaksanaan pembangunan kampung berjalan efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Frederick juga menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan kampung memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, hingga Perda Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.
“Sinergi antara BPK dan pemerintah kampung menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh bagi penguatan kapasitas BPK agar semakin efektif dan bermartabat,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Bupati Frederick menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rakor, narasumber, dan jajaran pemerintahan kampung yang telah berkontribusi aktif dalam memperkuat sistem pemerintahan. (Adv/Diskominfo Kubar)
