SAMARINDA, Infokubar.id — Kesejahteraan guru honorer di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Komisi IV DPRD Kaltim menilai perlindungan bagi tenaga pendidik non-PNS masih jauh tertinggal dibandingkan tuntutan kerja yang mereka jalani setiap hari.
“Guru honorer sudah lama menjadi penopang pendidikan formal kita, terutama di kawasan pedalaman, namun penghargaan terhadap mereka belum sebanding,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, Rabu (10/12/2025).
Mayoritas sekolah di pelosok masih sangat bergantung pada guru honorer untuk menjalankan proses belajar mengajar. Karena itu, peningkatan insentif dianggap mendesak agar mereka memperoleh kepastian kerja dan motivasi yang layak.
Darlis menekankan bahwa persoalan kesejahteraan guru tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan fasilitas pendidikan. Banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan sarana pendukung, mulai dari infrastruktur dasar hingga kelengkapan pembelajaran, yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan siswa.
“Fasilitas di sekolah-sekolah tertentu masih jauh dari standar. Ini tentu berdampak pada hasil belajar anak-anak,” jelasnya.
Komisi IV berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pendidikan daerah, termasuk pemerataan fasilitas dan peningkatan insentif guru honorer. DPRD Kaltim akan memastikan aspirasi tenaga pendidik tersampaikan dalam perencanaan program pemerintah.
“Kami ingin kebijakan pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan guru honorer sekaligus memperbaiki kualitas pendidikan secara merata,” tutup Darlis.
Dengan dorongan legislatif dan pelaksanaan program yang tepat sasaran, DPRD berharap layanan pendidikan merata hingga wilayah terpencil dan sulit dijangkau, sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru honorer. (Adv/DPRD Kaltim)
