SENDAWAR, Infokubar.id – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tak berdampak terhadap kehadiran sejumlah kepala daerah yang kini mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin salah satunya. Edwin sapaan akrabnya mengatakan agenda retret sudah tersusun jauh sebelum keluarnya instruksi Ketum PDI Perjuangan terkait larangan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk mengikuti retret di Magelang.
Bupati Frederick Edwin dari sejumlah dokumentasi yang beredar telah mengenakan seragam loreng, khas retret. Hal itu juga sama halnya dengan yang digunakan para kepala daerah lain.
Dikonfirmasi media ini, Edwin berkelakar keikutsertaan mengikuti retret semata karena menghormati aspirasi rakyat yang mendukungnya sebagai bupati. Jadi, dapat simpulkan bahwa keputusannya untuk mengikuti retret tak dapat diartikan sebagai tindakan yang membangkan atas instruksi partai. Melainkan demi kepentingan pembangunan lima tahun ke depan.
“Ya saya tetap ikut kegiatan retret di Magelang,” ujar Edwin.
Frederick Edwin memang kader PDI Perjuangan. Namun Frederick yang berpasangan dengan Nanang Adriani diusung koalisi partai politik yaitu PDIP, PKB, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS hingga partai non parlemen seperti PSI, Gelora, Ummat, Buruh dan PBB.
Sebagai parpol pendukung pada Pilkada Serentak 2024 lalu, Ketua DPD Partai Bulan Bintang Kutai Barat, Santrin Ruhan Nuaq turut berkomentar ihwal munculnya instruksi partai yang tertuju kepada kader PDI Perjuangan untuk menunda menghadiri retret kepemimpinan. Ia menilai, sejatinya agenda pembekalan atau retret seluruh kepala daerah oleh Presiden RI Prabowo Subianto tak seharusnya diintervensi. Pasalnya, agenda tersebut adalah program kebangsaan yang dilakukan Presiden untuk menyatukan visi dan misi pemerintahan.
“Ini adalah program pemerintahan dan kebangsaan yang baik dari Pak Presiden Prabowo yang tidak semestinya diintervensi oleh kepentingan politik parpol tertentu,” jelas Santrin kepada Infokubar.id
Saat ini, tambah dia, seluruh kepala daerah sudah menjalani pelantikan langsung oleh Presiden Prabowo. Dengan begitu, status para kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota sudah menjadi petugas rakyat, bukan lagi petugas partai.
“Karena mereka (kepala daerah) sekarang adalah petugas rakyat, bukan petugas partai.
Atas hal itu, saya berpandangan retret atau penggemblengan itu harusnya diikuti oleh seluruh kepala daerah tanpa terkecuali,” bebernya.
Dirinya pun berharap agar semua kepala daerah yang sudah dilantik untuk tetap mengikuti retret di Magelang bersama Presiden Prabowo sebagaimana yang sudah dijadwalkan.
Penulis | Editor : Lukman Hakim
