SAMARINDA, Infokubar.id — Pemangkasan anggaran pada pos Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dipastikan tidak menghambat pelaksanaan program-program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sejumlah agenda strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti layanan kesehatan dan pendidikan gratis melalui program “Gratis Pol”, tetap menjadi fokus utama meski dilakukan penyesuaian anggaran.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa rasionalisasi anggaran tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program unggulan. Penyesuaian dilakukan semata-mata untuk menyesuaikan dengan kondisi fiskal tanpa mengganggu substansi program.
“Prioritas tetap menjadi prioritas. Artinya, seluruh program utama seperti Gratis Pol dan layanan kesehatan tetap dilaksanakan. Penyesuaian memang diperlukan, namun pelaksanaannya tidak terganggu,” ujar Salehuddin, Sabtu (6/12/2025).
Ia menjelaskan, penurunan alokasi TKD dan DBH memang menuntut adanya penataan ulang anggaran. Namun DPRD Kaltim tetap memastikan agar program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat tidak terabaikan.
“Walaupun anggaran mengalami rasionalisasi, seluruh program yang menjadi fokus pemerintah tetap dijalankan. Organisasi Perangkat Daerah diarahkan untuk menyesuaikan kegiatan berdasarkan skala prioritas,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Salehuddin menekankan pentingnya pengawasan terhadap realisasi program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. DPRD Kaltim, kata dia, akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan seluruh target tetap tercapai di tengah keterbatasan anggaran.
“Yang terpenting adalah bahwa program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, tetap berjalan. Ini merupakan komitmen kami untuk memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
