SENDAWAR, Infokubar.id — Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sebagai penjaga demokrasi di akar rumput, bukan sekadar mitra formal dalam pemerintahan kampung. Melalui keberadaan BPK, aspirasi warga diharapkan benar-benar tersalurkan hingga menjadi kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Pesan itu disampaikan Bupati Frederick saat membuka Rapat Koordinasi BPK se-Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Barong Tongkok, Senin (20/10/2025). Ia menegaskan, BPK memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang baik, transparan, dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus BPK, camat, kepala kampung, serta peserta rakor yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia berharap momentum ini dapat memperkuat semangat membangun Kutai Barat yang Sejahtera, Aman, Adil, Merata, dan Beradat.
“BPK memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan kampung sebagai perwakilan masyarakat. Selain menyalurkan aspirasi, BPK juga berperan penting dalam membahas dan menyepakati peraturan kampung serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Frederick Edwin.
Ia menambahkan, melalui rakor ini diharapkan seluruh unsur pemerintahan kampung dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi, meningkatkan pemahaman atas tugas dan fungsi BPK, serta menyelaraskan program pembangunan kampung dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten.
“BPK bukan hanya mitra kepala kampung, tetapi juga penjaga nilai demokrasi dan pelindung kepentingan masyarakat. Karena itu, Pemkab Kutai Barat menaruh perhatian besar terhadap penguatan kapasitas kelembagaan BPK,” jelasnya.
Bupati Frederick juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara BPK dan pemerintah kampung agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat serta mendukung kemajuan daerah.
Ia mengajak seluruh anggota BPK untuk terus meningkatkan integritas, memperkuat kerja sama dengan kepala kampung, dan memastikan pemerintahan kampung berjalan lebih efektif dan adaptif.
“Mari jadikan Rakor BPK Tahun 2025 ini bukan hanya forum diskusi, tetapi pijakan menuju pemerintahan kampung yang berdaya, demokratis, dan berpihak kepada rakyat,” tutupnya. (Adv/Diskominfo Kubar)
