SAMARINDA, Infokubar.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Patalongi, mendorong penyesuaian kuota haji antar kabupaten/kota di Kaltim sebagai langkah strategis untuk menekan tingginya daftar tunggu keberangkatan jemaah haji di sejumlah wilayah.
Menurut Darlis, selama ini terdapat ketimpangan lama daftar tunggu antar daerah. Beberapa wilayah memiliki masa tunggu tinggi, sementara daerah lain justru memiliki kelebihan kuota karena jumlah pendaftar yang relatif rendah.
“Selama ini daftar tunggu di setiap kabupaten/kota berbeda-beda. Ada daerah yang masa tunggunya rendah. Daripada masyarakat melakukan manipulasi data kependudukan demi bisa berangkat lebih cepat, lebih baik dilakukan penyesuaian kuota,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Darlis menjelaskan bahwa alokasi kuota haji saat ini menggunakan rasio jumlah penduduk, yakni 1:1000. Namun, di wilayah yang mayoritas penduduknya non-muslim, kuota tidak sepenuhnya terserap sehingga daftar tunggu menjadi pendek. Sebaliknya, daerah seperti Samarinda dan Balikpapan yang mayoritas muslim mengalami penumpukan pendaftar.
“Di beberapa daerah yang mayoritas non-muslim, kuotanya malah berlebih dan daftar tunggunya rendah. Sebaliknya Samarinda atau Balikpapan itu mayoritas muslim, jadi masa tunggunya tinggi,” tambahnya.
Selain faktor kependudukan, Darlis juga menyoroti perbedaan tingkat ekonomi sebagai pemicu tingginya minat berhaji. Daerah dengan kesejahteraan lebih tinggi cenderung memiliki permintaan keberangkatan lebih besar dibanding wilayah ekonomi menengah ke bawah.
“Orang harus menunggu sampai 45 tahun. Kalau baru mendaftar di usia 35 atau 40, bisa saja mereka tidak sempat berangkat. Jadi penyesuaian ini memang perlu untuk menekan angka daftar tunggu,” tegasnya.
Darlis berharap kebijakan penyesuaian kuota dilakukan secara transparan dan proporsional, sehingga seluruh calon jemaah haji di Kaltim memiliki kesempatan yang lebih adil untuk berangkat. (Adv/DPRD Kaltim)
