SENDAWAR, Infokubar.id — Bukan hanya menjadi lembaga penyalur aspirasi warga, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) kini dituntut tampil sebagai pengawas aktif dalam memastikan pemerintahan kampung berjalan transparan, akuntabel, dan bebas penyimpangan. Dorongan itu datang langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat, seiring komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kampung.
Kepala DPMK Kutai Barat, Erik Victory, menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Camat dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kabupaten Kutai Barat, yang digelar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Barong Tongkok, Senin (20/10/2025).
Dalam keterangannya, Erik menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembinaan dan pengawasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
“Sistem pembinaan dan pengawasan yang baik terus kita upayakan, terutama dalam pengelolaan keuangan kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawabannya,” ujar Erik.
Ia menjelaskan, rakor tersebut bertujuan memperkuat kapasitas pemerintahan kampung agar lebih demokratis, transparan, dan efisien. Dukungan BPK, menurutnya, sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
“BPK memiliki peran penting sebagai pengawas dan mitra pemerintah kampung. Karena itu, kami minta seluruh anggota BPK memahami visi, misi, dan program pembangunan kampung sesuai periode masing-masing agar memiliki persepsi yang sama dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” tegasnya.
Selain memperkuat pemahaman tugas dan fungsi, rakor juga menjadi wadah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung berjalan sesuai aturan dan tepat waktu. Dalam kesempatan itu, Erik melaporkan bahwa jumlah anggota BPK di seluruh wilayah Kutai Barat mencapai 1.031 orang, sementara peserta rakor sebanyak 380 orang, dengan dua perwakilan dari setiap kampung.
“Peserta kami batasi karena keterbatasan ruangan. Namun, kami pastikan perwakilan yang hadir membawa hasil diskusi ini untuk diteruskan di masing-masing kampung,” jelasnya.
Erik juga menyampaikan kabar baik terkait rencana kenaikan tunjangan bagi anggota BPK yang akan direalisasikan pada tahun 2026.
“Sesuai visi dan misi Bupati Kutai Barat, tunjangan BPK akan dinaikkan tahun depan. Saat ini rancangan Peraturan Bupati masih dalam proses penyempurnaan dan akan diajukan ke provinsi untuk dievaluasi,” ungkap Erik.
Menutup keterangannya, Kepala DPMK mengajak seluruh anggota BPK turut berpartisipasi dalam kegiatan pemecahan rekor MURI yang akan melibatkan 10.000 peserta, di mana laki-laki mengenakan Laungk atau Kesapuq, dan perempuan mengenakan Tudung atau Todung dengan busana adat Dayak.
“Kami ingin agar BPK ikut ambil bagian dalam pelestarian budaya lokal, karena pembangunan kampung tidak hanya soal infrastruktur dan administrasi, tapi juga tentang menjaga identitas dan kearifan lokal,” pungkas Erik. (Adv/Diskominfo Kubar)
