SAMARINDA, Infokubar.id — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan di Puskesmas Trauma Center Samarinda. Masalah yang muncul di media sosial dan pemberitaan mencakup sikap petugas yang kurang komunikatif, lamanya proses layanan, serta antrean panjang tanpa kepastian waktu penanganan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa pelayanan dasar kesehatan merupakan hak fundamental masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
“Puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan di daerah. Di sinilah masyarakat pertama kali mencari pertolongan, sehingga setiap keluhan harus segera ditangani secara profesional,” ucapnya, Senin (1/12/2025).
Andi menyadari Puskesmas Trauma Center menghadapi tingginya volume pasien dan kasus darurat, namun ia menekankan bahwa mutu pelayanan tetap harus menjadi prioritas. Hal ini mencakup keramahan petugas, ketepatan proses, dan kejelasan alur layanan.
“Kami menghargai dedikasi tenaga kesehatan. Namun tingginya tekanan pekerjaan tidak seharusnya menjadi alasan penurunan standar pelayanan. Keramahan merupakan bagian dari etika pelayanan publik yang wajib dijaga,” tegasnya.
Selain itu, Andi menekankan bahwa sebagai ibu kota provinsi, tuntutan masyarakat terhadap layanan publik di Samarinda semakin meningkat. Oleh karena itu, puskesmas perlu beradaptasi dengan memperkuat sistem pelayanan, menyempurnakan SOP, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan.
Meskipun Puskesmas Trauma Center berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan, DPRD Kaltim tetap berkepentingan dalam memastikan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
“Kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan, berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, setiap keluhan harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola layanan,” jelas Andi.
Andi mengatakan, Komisi IV DPRD Kaltim siap melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Samarinda dan Dinas Kesehatan untuk memastikan evaluasi segera dilakukan. Tujuannya agar masyarakat dapat merasakan perbaikan nyata dalam pelayanan kesehatan ke depan. (Adv/DPRD Kaltim)
