SENDAWAR, Infokubar.id — DPRD Kutai Barat memberi peringatan keras kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih lamban dalam menyerap anggaran. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya pembangunan yang tersendat, tapi dana transfer dari pemerintah pusat juga terancam dipangkas.
Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, menegaskan agar setiap OPD lebih fokus dan bertanggung jawab dalam memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Ia menilai, rendahnya serapan anggaran mencerminkan lemahnya kinerja perangkat daerah sekaligus dapat menurunkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kemampuan keuangan daerah.
“OPD harus fokus memaksimalkan serapan anggaran. Kalau tidak, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi, tidak menutup kemungkinan TKD dipotong lagi,” tegas Ridwai, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, tren penurunan serapan anggaran yang berulang tiap tahun bukan sekadar persoalan teknis, tetapi cerminan lemahnya manajemen dan komitmen dalam menjalankan program pembangunan.
“Dikasih uang, tapi OPD tidak mampu untuk mengelola. Uang itu nanti akhirnya jadi SiLPA. Untuk apa, lebih baik diberikan untuk hal-hal lain, kan begitu pernyataan Menkeu,” ujarnya.
Ridwai juga menyoroti sikap sejumlah OPD yang terlalu berhati-hati menggunakan anggaran hingga terkesan takut mengambil keputusan. Padahal, sikap ini justru berpotensi memperlambat roda pemerintahan.
“OPD ini tidak usahlah terlalu takut, akibat kehati-hatiannya tidak berani berbuat maksimal. Atau terlalu takut dengan hasil audit BPK, sehingga nanti disibukkan. Ini yang kita dorong,” tambahnya.
Ia menegaskan, jika serapan anggaran tidak segera diperbaiki, pemerintah pusat bisa menilai bahwa Kutai Barat tidak sanggup mengelola dana yang telah diberikan. Dampaknya, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dapat dikurangi pada tahun berikutnya.
Untuk itu, Ridwai mendorong OPD agar berani mengeksekusi program sesuai rencana kerja dan anggaran yang tersedia.
“Kita ingin semua OPD berani dan profesional dalam bekerja. Gunakan anggaran sesuai aturan, jangan sampai pembangunan daerah terhambat karena ketakutan berlebihan,” tutupnya. (Adv/Diskominfo Kubar)
