SENDAWAR, Infokubar.id – Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Kutai Barat kembali menaruh harapan pada lembaga legislatif. Besok, Selasa (6/5/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Barat akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas kelanjutan nasib tenaga non-ASN, khususnya mereka yang telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama.
Agenda RDP ini merupakan respons atas tuntutan Forum R2 dan R3, aliansi para tenaga honorer yang selama ini memperjuangkan status kepegawaian mereka agar diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
“Agenda RDP besok akan membahas persoalan penyelesaian tenaga non ASN yang masuk database Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Termasuk di dalamnya juga perihal tenaga non ASN yang belum dua tahun,” ujar Ketua Forum R2 dan R3, Ngebutius kepada infokubar.id, Senin (5/5/2025) sore.
Dalam undangan resmi DPRD, sejumlah pejabat penting dijadwalkan hadir dalam forum tersebut, antara lain Sekretaris Daerah, Asisten III, Kepala BKPSDM, Kepala BKAD, Kepala Bappedalitbang, serta perwakilan dari tenaga kerja kontrak atau honorer.
Ngebutius menegaskan bahwa aliansinya siap berdiskusi dan menyampaikan aspirasi secara langsung dalam forum resmi tersebut. Ia juga mengimbau para tenaga honorer agar hadir untuk menunjukkan solidaritas perjuangan.
“Kami dari aliansi sampaikan kepada kawan-kawan kalau undangan RDP besok mereka menunjukkan rasa solidaritas untuk memperjuangkan nasib menjadi PPPK penuh waktu,” katanya.
Meski tidak memberikan instruksi langsung kepada anggotanya untuk datang, Ngebutius mengaku tidak akan melarang apabila banyak yang hadir ke gedung dewan.
“Karena ini agenda RDP jika kawan-kawan mau hadir, saya dan pengurus inti tidak bisa melarangnya. Selama aman dan kondusif menurut saya tidak jadi masalah,” pungkasnya. (*)
