SENDAWAR, Infokubar.id — Rencana pengadaan kendaraan operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) senilai Rp3 miliar dipastikan tidak berlanjut. Kebijakan ini diambil sejak awal 2026 sebagai bagian dari langkah pengetatan belanja daerah, sekaligus memastikan alokasi anggaran lebih difokuskan pada kebutuhan lainnya.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Sulhendi, mengakui sebelumnya sempat ada usulan pengadaan mobil operasional baru. Usulan tersebut muncul karena pihaknya kerap mengalami kendala dalam menyiapkan kendaraan saat menerima kunjungan tamu pejabat dari luar daerah, baik dari tingkat provinsi maupun pusat.
“Ya, sebelumnya memang ada usulan pengadaan mobil baru dengan nilai sekitar Rp3 miliar. Hal ini bermula karena selama ini kami cukup kesulitan ketika harus menyiapkan kendaraan, khususnya saat ada tamu pejabat dari luar daerah,” ujar Sulhendi, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, usulan tersebut sebenarnya telah diajukan sejak akhir 2025 dan sempat melalui proses konsultasi bersama Bappeda serta dimasukkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Namun, setelah disampaikan kepada Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, rencana tersebut langsung dihentikan dan dibatalkan sejak Januari 2026.
Menurut Sulhendi, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta kelayakan kendaraan operasional yang masih bisa dimanfaatkan. Anggaran yang semula dialokasikan pun kemudian dialihkan melalui pergeseran APBD Murni Tahun 2026 untuk kegiatan lain yang dinilai lebih mendesak.
Ia juga menegaskan bahwa usulan tersebut bukan untuk pengadaan kendaraan dinas bupati, melainkan untuk mendukung operasional Bagian Umum, terutama dalam penyediaan kendaraan bagi tamu pejabat dari luar daerah yang berkunjung ke Kutai Barat.
Di sisi lain, isu yang sempat beredar di media sosial terkait pengadaan mobil dinas bupati dengan nilai Rp3 miliar turut mendapat klarifikasi. Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, memastikan dirinya tetap menggunakan kendaraan dinas lama yang masih layak pakai.
“Kendaraan yang saya pakai sekarang juga masih layak dan itu hanya melanjutkan mobil dinas yang sudah digunakan pada periode sebelumnya. Mengingat daerah kita juga sedang merasakan efisiensi anggaran, saya memutuskan tetap memakai mobil yang ada agar penggunaan APBD benar-benar bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Kubar,” ujar Edwin beberapa waktu lalu. (*)
