SENDAWAR, Infokubar.id — Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (F-GDK) DPRD Kutai Barat menyoroti pentingnya efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah menghadapi potensi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kutai Barat, Rabu (15/10/2025), di Gedung DPRD Kubar.
Fraksi GDK melalui Adrianus, menyampaikan apresiasi atas konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses penyusunan hingga pelaksanaan APBD.
“Hal ini mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Adrianus yang berasal dari Partai Demokrat.
Dalam pandangan umum tersebut, F-GDK mencatat target pendapatan daerah tahun 2026 mencapai Rp2,81 triliun, sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp3,51 triliun. Selisih ini menandakan adanya potensi defisit yang perlu diantisipasi, terutama dengan menurunnya porsi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Fraksi GDK menyadari ini merupakan tahun yang cukup berat bagi pemerintah daerah, namun penting menjaga stabilitas fiskal dan memastikan program pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan,” lanjut Adrianus.
Sebagai langkah antisipasi, fraksi memberikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pemungutan pajak yang efisien tanpa menambah beban masyarakat. F-GDK juga mendorong penerapan digitalisasi pajak dan retribusi, serta optimalisasi potensi sumber daya alam, sektor pariwisata, dan kinerja BUMD sebagai pilar ekonomi daerah.
Selain itu, F-GDK menekankan perlunya efisiensi belanja daerah, dengan memangkas kegiatan yang kurang produktif serta menunda proyek pembangunan yang belum menjadi prioritas.
“Pemerintah daerah diharapkan tetap menjaga kesinambungan kinerja dan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan rusak dan program prioritas bupati,” tandasnya.
Sebagai penutup, F-GDK juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga pusat guna memperkuat dukungan pendanaan dan mencari solusi bersama atas tantangan fiskal yang dihadapi daerah. (Adv/Diskominfo Kubar)
