SENDAWAR, Infokubar.id — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kutai Barat menekankan pentingnya kemandirian fiskal dan penguatan belanja produktif dalam arah pembangunan daerah tahun 2026. Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kutai Barat yang digelar di Gedung DPRD Kubar, Rabu (15/10/2025).
Melalui juru bicaranya, Potit, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat atas transparansi penyampaian nota keuangan dan konsistensi dalam melanjutkan pembangunan daerah.
Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen teknis, tetapi instrumen politik anggaran yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Sebagaimana tema pembangunan Kutai Barat tahun 2026, yakni penguatan sumber daya manusia serta pemberdayaan sosial dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan Kutai Barat yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan, maka arah kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, serta penguatan ekonomi rakyat,” ujar Potit di hadapan para legislator.
Berdasarkan nota keuangan pemerintah daerah, pendapatan daerah tahun anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,82 triliun, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp252,10 miliar atau sekitar 8,9 persen. Sementara itu, belanja daerah direncanakan Rp3,52 triliun, di mana belanja operasi masih mendominasi sebesar 69,3 persen dari total anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan menilai dominasi belanja operasi, terutama belanja pegawai yang mencapai 37,5 persen, perlu diimbangi dengan peningkatan alokasi belanja modal produktif yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami mendorong efisiensi belanja rutin dan peningkatan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, serta pembangunan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat yang mencapai 90 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian fiskal Kutai Barat di masa mendatang.
“Kami mendorong inovasi peningkatan PAD melalui optimalisasi retribusi daerah, digitalisasi pajak, pengelolaan aset produktif, dan penguatan BUMD sebagai sumber pendapatan baru bagi daerah,” terang Potit.
Fraksi PDI Perjuangan berharap agar kebijakan anggaran tahun 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat, dengan orientasi pembangunan yang berkelanjutan dan sejalan dengan semangat gotong royong.
“Kami ingin arah kebijakan anggaran ke depan memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam membangun Kutai Barat yang mandiri dan berkeadilan,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kubar)
