SAMARINDA, Infokubar.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Sikap tersebut ditegaskan sebagai bagian dari fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, Sugiyono, menekankan pentingnya arah belanja daerah yang memiliki daya ungkit tinggi dan berorientasi pada hasil nyata. Menurutnya, belanja modal harus dirancang secara terukur agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Belanja modal harus difokuskan pada sektor yang memiliki daya ungkit tinggi, dengan indikator kinerja yang jelas serta terukur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” ujar Sugiyono, Sabtu (6/12/2025).
Fraksi PDI Perjuangan juga mencermati kondisi fiskal Kaltim tahun 2026 yang dinilai membutuhkan kehati-hatian. Penurunan Pendapatan Transfer Pusat (PTP) dari sekitar Rp9,33 triliun menjadi Rp6,19 triliun, atau selisih sekitar Rp3,13 triliun, menuntut penyusunan kebijakan anggaran yang realistis tanpa mengesampingkan kepentingan publik.
Selain itu, dominasi belanja pegawai turut menjadi sorotan. Fraksi PDI Perjuangan mendorong penataan ulang agar porsi anggaran lebih diarahkan pada program pro-rakyat dan pemenuhan layanan dasar. Dalam upaya memperkuat fiskal daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi secara real-time dinilai sebagai langkah strategis.
“Optimalisasi PAD harus menjunjung prinsip efektivitas dan efisiensi, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak berlipat bagi pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan,” tegasnya.
Di sektor sosial, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya perluasan program penurunan stunting. Penguatan data berbasis by name by address serta intervensi gizi spesifik dipandang krusial, terutama bagi keluarga miskin dan masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.
Sementara terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menolak pemotongan DBH. Sugiyono menilai kebijakan tersebut berpotensi mempersempit kapasitas fiskal daerah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan, aspirasi publik perlu terus dikawal dan disampaikan dalam koridor hukum guna menjaga hak fiskal daerah. (Adv/DPRD Kaltim)
