Kasus Dugaan Korupsi kWh Meter Terus Bergulir, Puluhan Saksi Dimintai Keterangan

SENDAWAR, Infokubar.id – Sejak ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, jajaran Koprs Adhyaksa Kubar terus mengusut kasus dugaan kroupsi tersebut. Hal ini dipastikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kubar Bayu Pramesti saat dikonfirmasi wartawan, Senin (26/6/2023).

Kasus dugaan korupsi hibah pengadaan meteran listrik ini memang menjadi perhatian publik di Bumi Tanaa Purai Ngeriman sejak tahun kenarin. Ditambah lagi isu yang beredar dugaan korupsi itu melibatkan wakil rakyat di “Kabupaten Beradat”. Berbekal isu tersebut, infokubar.id mencoba mengkonfirmasinya ke Kajari.

“Informasi ini baru kami terima, tapi terima kasih telah memberikan informasi yang berbobot. Kami coba telusuri lebih dalam terkait keterlibatan itu (anggota dewan) yang diduga sebagai pemilik yayasan,” jawab Bayu.

Kepada InfoKubar, ia kembali meminta jika ada informasi yang membantu proses penyidikan kasus, ia berharap besar disampaikan saja.

“Bantu kami sama-sama mengungkap kasus ini,” singkatnya.

Adapun kata dia, saat ini sudah ada puluhan saksi yang dimintai keterangan. Pihaknya pun optimis kasus ini bisa tuntas diselesaikan hingga penetapan para tersangka. Adapun kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5,2 miliar yang bersumber dari dana hibah APBD Kubar tahun 2021 sebesar Rp 10,7 miliar.

Ditambahkannya, para oknum pemerintahan di Kubar tidak menutup kemungkinan terjebak dalam pusaran rasuah tersebut. Diketahui, sepak terjang Kajari dalam menuntaskan pusaran kasus tersebut memang dinanti publik. Sebab, kasusnya ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Bayu menyebut, untuk meningkatkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan memang butuh waktu, tak mudah membalikkan telapak tangan.

Sekarang pihaknya telah memiliki cukup alat bukti yang mengindikasikan perbuatan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan kWh meter tersebut.

“Untuk siapa saja tersangka dan ada berapa, kita belum bisa jawab sekarang. Yang pasti dalam waktu dekat kita akan memanggil sejumlah saksi yang terlibat dalam kasus ini,” bebernya saat jumpa pers, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kaltim, sempat menggelar aksi di hadapan Kantor Kejati Kaltim terkait pengusutan kasus tersebut.

Mereka menuntut agar kasus yang melibatkan 5 yayasan untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan dana hibah yang lebih besar daripada pengeluaran sebenarnya mencapai Rp 5,2 miliar. Kelima yayasan itu adalah AFM, IAS, SBI, IS, dan PVS. (*)

Penulis | Editor: Lukman Hakim

Facebook Comments Box
Bagikan ke
Pasang Iklanmu
%d blogger menyukai ini: