SENDAWAR, Infokubar.id – Perkebunan karet rakyat di Kutai Barat (Kubar) telah terbukti menghidupi masyarakat selama puluhan tahun. Bahkan pada masa kejayaannya, karet rakyat Kubar jumlah produksi dan luasannya menjadi yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, kini jumlahnya terus turun seiring berkurangnya luasan produksi karena alih fungsi lahan dan juga umur ekonomis tanaman.
Dinas Pertanian (Distan) yang membidangi sektor perkebunan di Kubar kini berupaya untuk bisa kembali menaikkan pamor komoditas karet yang loyo. Teranyar, Distan Kubar menggelar audiensi bersama stakeholder swasta di Ruang Rapat Lantai II Distan, Barong Tongkok, Kamis (10/10/2024).
Program yang diberi nama Proyek Mahakam ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan kebun karet rakyat dengan melakukan praktik pengelolaan kebun berkelanjutan. Digagas oleh sejumlah sektor swasta, seperti Yayasan Kawal Borneo (KBCF), KSAPA, PT Multi Karya Cemerlang (MKC), dan Royal Lestari Utama (RLU).
Hakim sebagai perwakilan dari KSAPA, sebuah lembaga konsultan Perancis sebagai inisiator Proyek Mahakam ini mengatakan bahwa proyek ini sudah terimplementasi 50 persen.
“Saat ini telah lebih dari 1.151 petani yang sudah mengikuti pelatihan praktek di kebun. Kami targetkan ada 2.000 petani Juni 2025 mendatang yang telah terdampak proyek,” jelas perwakilan konsultan untuk Grup Michelin ini.
Ia sangat kagum dengan petani karet di Kubar yang mengibaratkan karet bak mesin ATM. Ketika butuh uang untuk membeli kebutuhan apapun maka petani tinggal pergi ke kebun dan menyadap getahnya untuk dijual.
“Kami ingin karet di Kubar mendapat harga yang bagus dari perusahaan. Program ini diharapkan bisa mendongkrak itu,” sambungnya.
Sejumlah langkah sudah dilakukan di antaranya dengan membuat Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) melalui PT MKC di Geleo Baru, Asa, dan Linggang Amer. Karet langsung dikumpulkan dan ditimbang di tempat dengan harga yang lebih kompetitif.
Harga karet yang ditampung melalui 3 TPH yang ada dari saat ini bisa mencapai Rp 12 ribu sampai Rp 15 ribu per kg. Sementara itu, di tengkulak hanya di kisaran 8 sampai 10 ribu rupiah saja.
“Saat ini kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah berupa kebijakan dalam rangka pembentukan UPPB maupun dukungan alat produktivitas untuk petani,” harapnya.
Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Muhammad Firdaus mengatakan saat ini usia tanaman perkebunan rakyat mayoritas sudah lebih dari 30 tahun sehingga ia mengupayakan untuk dilakukan peremajaan. Namun, bantuan lewat anggaran daerah masih kurang dan hanya terbantu lewat anggaran provinsi maupun pusat.
“Komoditas karet dulu jadi primadona di Kubar, namun kini sedang turun bahkan stagnan. Pertemuan ini kita harapkan dengan audiensi ini kita bisa saling sharing program ini ke depan,” kata
Sejalan dengan masukan dari stakeholder, Dinas Pertanian akan menindaklanjuti dan mengupayakan agar dari sisi birokrasi bisa membuka jalan terbentuknya UPPB baru maupun kebutuhan petani lainnya.
“Legalitas kelompok tani kita anggarkan setiap tahun melalui akta notaris, lalu pengental getah dan pupuk kita juga bantu meskipun belum bisa neng cover semua poktan,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kubar)
Penulis: Fitra Mayca | Editor: Lukman Hakim MH