SENDAWAR, Infokubar.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kutai Barat telah menggelar diseminasi audit kasus stunting tahap pertama pada 24 Juni 2024.
Berkaca dari diseminasi audit tahap pertama itu, Sekretaris DP2KBP3A Kutai Barat, dr. Akbar saat ditemui diruang kerjanya, baru-baru ini menyebutkan, bahwa pentingnya peran semua pihak dalam percepatan penurunan stunting. Yakni, dengan memantapkan konvergensi program percepatan penurunan stunting. Sekaligus meningkatkan peran pemerintah dan swasta.
“Saya berharap, untuk di tahun ini angka stunting di Kutai Barat dapat di bawah angka 14 persen sesuai dengan target nasional,” terangnya.
Kondisi geografis Kubar saat ini, menurut Akbar juga menjadi faktor berpengaruh yakni infrastruktur jalan dan jembatan yang kurang memadai sehingga akses dan jangkauan masyarakat terpencil menjadi sulit. Ditambah budaya dan perilaku masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya stunting.
Adapun alasan lainnya juga kurangnya pendampingan bagi keluarga yang mempunyai anak berpotensi stunting, pemberian makanan bergizi dan melakukan pengecekan kondisi anak secara berkala.
Mantan Dirut RSUD Harapan Insan Sendawar ini juga menyebut, bagi ibu rumah tangga yang mempunyai anak berisiko stunting diminta agar selalu datang ke posyandu terdekat sesuai yang dijadwalkan. Pasalnya, hingga saat ini kehadiran ibu dan anak tersebut kurang optimal.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu faktor pravelensi stunting di Kubar terhambat.
“Jika kehadiran orang tua dan bayi di posyandu belum maksimal, ini tentu berpengaruh,” terang Akbar. (Adv/Diskominfo Kubar)
Penulis | Editor: Lukman Hakim
