SAMARINDA, Infokubar.id — Polemik lahan di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Kaltim belum membuahkan kesepakatan. Ketidakjelasan status lahan dinilai berdampak langsung terhadap arah dan prioritas pembangunan infrastruktur di daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan bahwa rapat tersebut belum menghasilkan keputusan konkret. Menurutnya, pembahasan lahan masih menemui jalan buntu, padahal kejelasan status lahan sangat menentukan kelanjutan berbagai proyek strategis.
“Pembahasannya masih berat dan belum ada keputusan yang dapat diambil. Situasinya tetap buntu,” ujar Abdulloh, Minggu (7/12/2025).
Selain persoalan kewenangan dan legalitas lahan, dinamika pembahasan juga dipengaruhi kondisi fiskal daerah. Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) disebut berpotensi menggeser skala prioritas pembangunan yang telah direncanakan.
Abdulloh menjelaskan, pembahasan aspek pertanahan berada dalam lingkup tugas Komisi I, sementara Komisi III berfokus memastikan program infrastruktur tetap dapat berjalan sesuai perencanaan.
“Komisi III hadir karena diundang oleh Komisi I terkait pembahasan lahan. Hal itu memang merupakan kewenangan mereka,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa agenda pembangunan tetap berjalan. Namun, penentuan prioritas harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah di tengah keterbatasan anggaran.
“Usulan banyak, tetapi kita belum mengetahui kepastian ketersediaan anggarannya,” tuturnya.
DPRD Kaltim menilai, kejelasan status lahan dan kepastian anggaran menjadi faktor kunci agar arah pembangunan daerah tidak terus tertahan dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv/DPRD Kaltim)
