SENDAWAR, Infokubar.id — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus melangkah pasti menuju tata kelola keuangan daerah yang modern dan transparan. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Bimbingan Teknis Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) yang digelar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Senin (27/10/2025).
Kegiatan hasil kolaborasi Pemkab Kutai Barat bersama Bankaltimtara ini dihadiri jajaran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta bendahara dan pejabat pengelola keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum ini menjadi ruang penguatan sinergi dalam memperluas penerapan sistem transaksi keuangan berbasis digital di lingkungan pemerintahan.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan, digitalisasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga pengawas keuangan dalam memperluas digitalisasi transaksi di Kutai Barat,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Bankaltimtara atas pendampingannya melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Upaya ini turut mendorong optimalisasi kanal pembayaran digital seperti QRIS Bankaltimtara untuk pajak, retribusi, dan transaksi pelaku UMKM.
Selain itu, penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) menjadi langkah nyata menuju sistem pembayaran yang modern, cepat, dan aman.
“Kemajuan teknologi menuntut kita semua untuk terus beradaptasi. Melalui sistem pembayaran digital, masyarakat akan lebih mudah bertransaksi, sementara pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan sistem yang efisien dan transparan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat, Petrus, menjelaskan dua agenda utama kegiatan, yakni perumusan langkah strategis percepatan digitalisasi keuangan daerah dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital.
“Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan, sekaligus mendorong ekonomi lokal melalui sistem digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Melalui Bimbingan Teknis ATKP Bankaltimtara, peserta dibekali pemahaman praktis tentang penggunaan aplikasi transaksi keuangan yang mendukung sistem non tunai, realtime, dan terintegrasi dengan sistem perbankan. Aplikasi ini juga memudahkan pemerintah daerah memantau posisi keuangan secara cepat dan akurat.
Menutup kegiatan, Bupati Frederick Edwin mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komitmen dalam menerapkan transaksi non-tunai serta menjaga transparansi di setiap proses keuangan.
“Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata membangun Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kubar)
