SAMARINDA, Infokubar.id — Program Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan yang digulirkan pemerintah pusat dengan skema pinjaman modal hingga Rp3 miliar per desa kini menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Program tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, namun memerlukan pengelolaan yang cermat dan pengawasan berkelanjutan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh manajemen yang profesional serta pengawasan yang ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
“Dengan manajemen yang baik dan terencana, Koperasi Merah Putih dapat berperan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian lokal yang inklusif dan mampu bersaing,” ujar Apansyah, Kamis (4/12/2025).
Ia menambahkan, DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Menurut Apansyah, peran pemerintah daerah, khususnya dinas teknis terkait, menjadi sangat penting dalam memberikan pembinaan serta pendampingan kepada desa-desa penerima program. Langkah ini diperlukan agar aparatur desa memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai dalam mengelola dana pinjaman dengan nilai cukup besar.
Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan agar penyaluran dana tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa kesiapan yang matang di lapangan. Ia menilai, ketidaksiapan pengelolaan justru berpotensi menimbulkan kegagalan program dan masalah hukum di kemudian hari.
“Penyaluran dana tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa persiapan yang memadai karena berpotensi menimbulkan masalah serius,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
