SAMARINDA, Infokubar.id — Maraknya kembali praktik prostitusi di beberapa titik Kota Samarinda menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Aktivitas ilegal ini dinilai mengganggu kawasan permukiman yang terus berkembang di sekitar lokasi-lokasi terindikasi.
Fenomena ini mencuat setelah operasi gabungan Satpol PP menemukan indikasi kuat praktik prostitusi terselubung di bekas lokalisasi Loa Hui dan kawasan Solong, yang dikenal rawan penyakit masyarakat.
“Kami meminta pemerintah kota melakukan langkah penindakan yang tegas karena keberadaan aktivitas semacam ini sudah sangat mengganggu ketertiban masyarakat,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, Selasa (2/12/2025).
Darlis menegaskan, meski lokalisasi resmi telah ditutup sejak 2016, praktik prostitusi masih terus berlangsung sehingga pengawasan tidak boleh dilonggarkan.
“Jika hal yang jelas dilarang saja masih terus terjadi, tentu akan lebih sulit apabila justru diberi ruang,” tambahnya.
Ia menekankan istilah “lokalisasi” tidak lagi relevan karena memberi kesan pembiaran terhadap aktivitas yang dilarang. Menurutnya, pendekatan yang tepat adalah penghentian total di seluruh titik yang berpotensi menjadi tempat praktik serupa.
DPRD Kaltim siap memperkuat koordinasi dengan Pemkot Samarinda dan Satpol PP agar penertiban dapat berjalan konsisten. Persoalan ini tidak hanya soal aturan, tetapi juga perlindungan masyarakat dan generasi muda.
Operasi terbaru Satpol PP di Jalan Kapten Sudjono, Kecamatan Sambutan, serta kawasan Solong menunjukkan praktik ilegal belum sepenuhnya berhenti. Darlis menekankan, lokasi-lokasi tersebut sebelumnya pernah menjadi lokalisasi resmi yang ditutup permanen oleh Menteri Sosial kala itu, Khofifah Indar Parawansa.
“Segala praktik ilegal harus dihentikan. Instruksi menteri kala itu jelas: penutupan bersifat permanen,” tegasnya.
Ia menegaskan pentingnya penertiban demi masa depan generasi muda.
“Kasihan anak-anak kita. Mereka melewati kawasan itu setiap hari dan melihat hal-hal yang tidak pantas. Harus ada tindakan konkret, ditutup total, dan tidak diberi toleransi,” tutup Darlis. (Adv/DPRD Kaltim)
