SENDAWAR, Infokubar.id — Sinkronisasi pembangunan kampung dengan kebijakan daerah menjadi penekanan utama Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, dalam Rapat Koordinasi Petinggi se-Kabupaten Kutai Barat di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Rabu (8/4/2026).
Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah kabupaten dan kampung, khususnya dalam penyusunan APBDes agar selaras dengan arah pembangunan daerah.
“Rakor Petinggi se-Kabupaten Kutai Barat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyamakan persepsi dan strategi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung, agar perencanaan kegiatan di tingkat Kampung,“ ujar Bupati di hadapan para petinggi.
Bupati Frederick kemudian menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Salah satunya terkait optimalisasi peran petinggi dalam pengelolaan keuangan kampung.
“Saya menekankan kepada seluruh Petinggi agar pengelolaan keuangan kampung dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran, serta senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.”
Selain itu, ia mendorong pemanfaatan pekarangan kampung untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus pelestarian sumber daya lokal.
“Saya juga memberikan arahan kepada seluruh Petinggi untuk mengimbau, mengajak dan secara nyata mengarahkan warga untuk memanfaatkan pekarangan kampung secara optimal melalui penanaman buah-buahan lokal,” sambungnya.
Persoalan tata batas kampung juga menjadi sorotan utama dalam rakor tersebut, mengingat masih minimnya kampung yang telah menyelesaikan batas wilayahnya.
“Dari total 190 kampung yang ada, hingga saat ini baru 12 kampung yang telah menyelesaikan tata batasnya,” jelasnya.
Di sisi lain, Bupati juga menyoroti masih adanya kampung yang belum mengajukan pencairan Dana Desa dan Dana Kampung agar tidak menghambat pembangunan.
“Masih adanya kampung yang belum melakukan pengajuan. Saya berharap seluruh Petinggi dapat segera melengkapi persyaratan administrasi,” pungkasnya.
Melalui rakor ini, pemerintah berharap terbangun sinergi kuat antara kabupaten dan kampung guna memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. (*)
