SENDAWAR, Infokubar.id — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) menegaskan keseriusannya dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi belanja yang lebih terukur. Komitmen ini disampaikan Wakil Bupati, Nanang Adriani, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD, Kamis (16/10/2025).
Nanang menyampaikan apresiasi kepada tiga fraksi DPRD Kutai Barat, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (GDK) yang dinilai memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan anggaran tahun depan.
“Pemerintah berterima kasih atas dukungan dan pandangan seluruh fraksi. Ini menjadi bahan berharga untuk memastikan APBD 2026 tersusun lebih efektif dan berpihak pada masyarakat,” ujar Nanang.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Nanang menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi prioritas utama Pemkab Kubar menuju kemandirian fiskal. Pemerintah akan menempuh langkah strategis seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pembaruan data berbasis geospasial, penguatan regulasi pajak dan retribusi, serta digitalisasi layanan pajak.
Selain itu, Pemkab menargetkan efisiensi belanja pegawai hingga 30 persen secara bertahap hingga tahun 2027.
“Kita akan menyeimbangkan belanja dengan mengutamakan belanja modal dan publik produktif yang langsung menyentuh masyarakat, terutama di kampung-kampung dan kawasan adat,” jelasnya.
Nanang juga menegaskan penerapan anggaran berbasis hasil (output-based budgeting) dengan dukungan sistem digitalisasi perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan program pemerintah lebih terukur dan transparan.
“Setiap program harus berdampak nyata, terukur, dan transparan bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi GDK, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem digital dalam pemungutan pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat. Langkah ini juga disertai dengan optimalisasi potensi penerimaan dari sektor pariwisata dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor ekonomi daerah.
“Semua langkah ini kita lakukan agar APBD benar-benar menjadi alat untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas manfaat pembangunan,” pungkas Nanang. (Adv/Diskominfo Kubar)
