SAMARINDA, Infokubar.id — Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial RI menjadi sorotan di Kalimantan Timur, karena upaya pemerataan pendidikan bagi wilayah terpencil dan kelompok marjinal masih menghadapi tantangan. Dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim, hanya Kota Samarinda yang dinilai siap mengimplementasikan program tersebut.
Keprihatinan terkait kondisi ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi.
“Dari sepuluh daerah, baru Samarinda yang menunjukkan kesiapan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi. Jangan sampai peluang untuk meningkatkan kualitas SDM justru terlewatkan,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).
Darlis menegaskan, Program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi alternatif layanan pendidikan, tetapi juga wujud kehadiran negara bagi warga yang belum tersentuh pendidikan formal akibat keterbatasan infrastruktur dan anggaran.
Program ini juga berperan dalam pembentukan karakter, keterampilan hidup, dan literasi sosial bagi masyarakat yang selama ini termarginalkan.
“Pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan perlu terjun langsung, tidak hanya menunggu inisiatif dari pemerintah kabupaten atau kota. Pendampingan teknis dan kolaborasi sangat diperlukan agar daerah lain segera dapat memenuhi persyaratan,” tutur Darlis.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan dan komitmen pemerintah daerah. Tanpa dukungan aktif dari kabupaten/kota, Program Sekolah Rakyat dikhawatirkan tidak menjangkau kelompok sasaran utama.
“Jika tidak ada langkah cepat, ketimpangan pendidikan akan semakin melebar. Program seperti ini merupakan momentum penting yang tidak boleh disia-siakan,” tambahnya.
Darlis menutup pernyataannya dengan ajakan memperkuat sinergi antarpihak, menekankan prinsip gotong royong sebagai fondasi agar program ini dapat hadir merata di seluruh Kaltim. Dukungan nyata dari Pemerintah Provinsi dianggap penting untuk membantu daerah memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
Dengan kolaborasi yang tepat, Program Sekolah Rakyat diyakini mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bumi Etam. (Adv/DPRD Kaltim)
