SENDAWAR, Infokubar.id – Kasus stunting atau tengkes di Kutai Barat (Kubar) masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 lalu misalnya, tercatat kasus tengkes di Kubar mencapai 23,1 pesen. Oleh karena itu, perlu upaya serius dari berbagai lapisan mulai pemerintah dan seluruh stakeholder terkait terutama masyarakat.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kubar, Sukwanto mengatakan salah satu upaya pencegahan dalam menekan kasus tengkes ialah dengan fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Dari mana kita bisa memulai pencegahan stunting, yakni dari pasangan yang mau menikah. Pasangan yang mau menikah harus betul-betul diskrining, mulai dari vaksin, sampai pengukuran lingkar lengannya,” kata Sukwanto kepada wartawan beberapa waktu lalu.
“Jika lingkar lengan tidak mencapai ukuran, maka pasangan tersebut disarankan untuk menunda kehamilan, sampai kondisi bisa memenuhi persyaratan dengan demikian kualitas bayi yang dilahirkan baik dan sehat,” terang mantan Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar ini.
Tengkes kata Sukwanto, tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dimulai dari awal kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Sebab itu, Program 1000 HPK menjadi salah satu fokus Dinas P2KBP3A Kubar untuk mengantisipasi gangguan tumbuh kembang anak tersebut.
“Sembilan bulan di masa kehamilan atau 270 hari, ditambah dari lahir sampai usia dua tahun atau 630 hari sehingga dikatakan 1000 HPK, betul-betul kita jaga,” jelasnya.
Pihaknya bahkan membentuk tim pendamping keluarga yang bertugas memantau mengambil tindakan langsung di lapangan.
Sukwanto menegaskan, hal itu merupakan langkah dan upaya pemerintah mengantisipasi kasus stunting bagi tiap Keluarga di Kutai Barat. Apalagi prevalensi tengkes di Kubar pada 2024 ditargetkan sebesar 14 persen sesuai target nasional.
“Kalau yang sudah terjadi, maka melalui Dinas Kesehatan dilakukan intervensi dengan makanan tambahan, serta program lainnya. Namun, fokus kita saat ini adalah, semua ibu hamil melahirkan anak-anak tidak stunting, dengan berat badan lahir minimal 2500-3000 gr,” pungkasnya.
Disinggung soal anggaran, pada tahun 2024, Pemkab Kubar mengalokasikan Rp 169 miliar untuk penanganan stunting. Naik dibanding di tahun 2023 yang hanya Rp 95 miliar. Ditambah lagi bantuan dari BKKBN Provinsi Kaltim sebesar Rp 6,4 miliar.
Namun, prevalensi stunting dalam dua tahun terakhir justru meningkat dari 15 persen pada tahun 2022 menjadi 21 persen pada tahun 2023 sehingga ia menilai penggunaan dana stunting belum tepat sasaran. Sehingga langkah-langkah evaluasi terus dilakukan agar target angka prevalensi stunting bisa tercapai. (Adv/DiskominfoKubar)
Penulis: Fitra Mayca | Editor: Lukman Hakim
