InfoKubar

APBD 2026 Merosot Drastis, DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi PAD

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, M. Husni Fahruddin.

SAMARINDA, Infokubar.id — Penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur pada tahun 2026 menjadi sorotan DPRD. Dari sekitar Rp21 triliun pada tahun sebelumnya, APBD diproyeksikan menyusut menjadi Rp15 triliun, memunculkan kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah.

M Husni Fahruddin, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menilai kondisi ini menjadi momentum penting bagi daerah, khususnya Kutai Kartanegara, untuk memperkuat strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kukar masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam. Padahal terdapat potensi lain di luar SDA yang jika dioptimalkan dapat meningkatkan PAD secara signifikan,” ujar Husni, Kamis (4/12/2025).

Ia menjelaskan banyak perusahaan besar dan pelaku industri pertambangan di Kukar memiliki potensi pajak yang belum tergali, termasuk pajak kendaraan operasional, alat berat, pajak bahan bakar minyak, serta kontribusi lain terkait aktivitas perusahaan besar.

“Perusahaan di sektor SDA tentunya memiliki kendaraan operasional dan alat berat dengan konsumsi BBM yang tinggi. Di sinilah potensi PAD yang dapat ditingkatkan,” jelasnya.

Husni menekankan bahwa optimalisasi pemungutan pajak memerlukan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Inventarisasi potensi pajak tidak cukup dilakukan oleh provinsi saja; pemerintah kabupaten pun harus aktif memetakan potensi yang bisa menambah PAD.

Jika pendapatan dari sektor-sektor ini berhasil dimaksimalkan, hasilnya dapat dibagikan kembali ke kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil, menurut politisi Golkar ini.

“Optimalisasi pajak serta koordinasi lintas pemerintahan harus menjadi langkah strategis agar daerah tetap stabil secara fiskal meski menghadapi penurunan APBD,” ungkapnya.

Husni menambahkan, tantangan fiskal ini sekaligus menjadi momentum bagi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada SDA dan mulai mengembangkan sektor lain sebagai sumber pendapatan baru.

“Ini saat yang tepat bagi daerah untuk melirik potensi pendapatan lain di luar SDA,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)

Bagikan ke
Exit mobile version