SENDAWAR, Infokubar.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat mulai mengupayakan solusi atas persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Penyinggahan. Wilayah yang hingga kini belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) tersebut membuat masyarakat, terutama nelayan, harus membeli Pertalite dengan harga eceran yang jauh di atas harga subsidi.
Persoalan itu menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah setelah disampaikan masyarakat dalam berbagai kesempatan. Camat Penyinggahan, Edy Murhamdi mengatakan distribusi BBM merupakan aspirasi yang paling banyak diterimanya sejak menjabat sekitar dua bulan terakhir. Selama ini, warga mengandalkan pasokan Pertalite dari Kecamatan Muara Pahu hingga Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Karena di Penyinggahan belum memiliki SPBU maupun APMS, masyarakat harus membeli BBM dari luar daerah. Akibatnya, harga Pertalite di tingkat eceran mencapai sekitar Rp16 ribu per liter,” ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap biaya operasional masyarakat, terutama nelayan yang setiap hari menggunakan BBM untuk melaut di Sungai Mahakam. Karena itu, pihak kecamatan berharap tersedia layanan penyaluran BBM bersubsidi di Penyinggahan sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan bakar dengan harga yang lebih terjangkau.
“Kami berharap nelayan bisa menikmati Pertalite bersubsidi dengan harga sekitar Rp10 ribu per liter melalui SPBU atau APMS,” harapnya.
Keluhan serupa disampaikan nelayan Penyinggahan, Saripudin. Menurutnya, akses terhadap Pertalite bersubsidi masih sangat terbatas dan harga yang dibayar jauh lebih tinggi dibandingkan di SPBU maupun APMS.
Selisihnya mencapai Rp6 ribu per liter. Kami membeli sekitar Rp16 ribu, sedangkan di SPBU hanya Rp10 ribu per liter,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam dan akan mengupayakan langkah penyelesaian melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka akses distribusi BBM bersubsidi bagi masyarakat di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyaluran resmi.
“Terkait pendistribusian BBM di wilayah Kubar, tentu akan kami upayakan penanganannya melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar masyarakat, khususnya nelayan, mendapatkan akses BBM bersubsidi dengan lebih mudah,” tegasnya. (Adv/Diskominfo Kubar)
