Melalui proyek tahun jamak senilai Rp2,52 triliun, pemerintahan Bupati Frederick Edwin hendak memperkuat konektivitas, membuka pusat-pusat pertumbuhan, dan mendekatkan pelayanan publik. Ambisi pembangunan itu akan diuji oleh ketepatan prioritas, mutu pekerjaan, disiplin fiskal, dan keterbukaan kepada masyarakat.
Catatan Redaksi
Lukman Hakim M.H, Ketua SMSI Kubar
SENDAWAR – Di Kutai Barat, jarak tidak selalu selesai dihitung dengan kilometer. Bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, jarak dapat berarti berjam-jam perjalanan di atas badan jalan yang rusak, kendaraan yang tertahan ketika hujan, atau ongkos angkut yang membuat harga kebutuhan pokok melonjak sebelum tiba di kampung.
Kondisi infrastruktur menentukan banyak hal sekaligus. Jalan yang buruk memperpanjang waktu tempuh anak menuju sekolah, menaikkan biaya membawa hasil kebun ke pasar, menghambat distribusi barang, dan memperlambat pasien memperoleh pertolongan medis.
Persoalan itulah yang hendak dijawab pemerintahan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin melalui paket pembangunan berskala besar. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyiapkan proyek kontrak tahun jamak atau multiyears untuk periode 2027–2029 dengan nilai rencana mencapai Rp2.528.531.433.450.
Anggaran tersebut diarahkan untuk membangun dan meningkatkan jalan, menuntaskan jembatan, membangun pelabuhan, mengembangkan rumah sakit dan laboratorium kesehatan, memperkuat fasilitas pendidikan, serta menyediakan sarana keagamaan dan olahraga.
Bagi Frederick Edwin, agenda ini menjadi bagian penting dari misi pembangunan daerah: menghadirkan infrastruktur yang andal, merata, dan ramah lingkungan. Infrastruktur ditempatkan bukan sekadar sebagai bangunan fisik, melainkan sebagai pengungkit ekonomi dan jembatan menuju pelayanan publik yang lebih setara.
Di atas peta perencanaan, proyek-proyek itu membentuk sebuah ikhtiar besar untuk menyambung Kutai Barat dari pusat pemerintahan hingga kampung-kampung yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Namun besarnya nilai anggaran juga membawa tanggung jawab yang sama besar. Pemerintah harus membuktikan bahwa setiap proyek didukung perencanaan teknis yang matang, kesiapan lahan, skala prioritas yang jelas, serta kemampuan pembiayaan dan pemeliharaan dalam jangka panjang.
Misi Membangun dari Konektivitas
Pemerintahan Frederick Edwin menempatkan konektivitas sebagai salah satu fondasi pembangunan Kutai Barat. Pilihan itu berangkat dari kenyataan geografis daerah yang luas, sebaran permukiman yang berjauhan, serta masih tingginya ketergantungan masyarakat pada jalan darat dan transportasi sungai.
Dalam kerangka tersebut, pembangunan jalan dan jembatan tidak semata dimaksudkan untuk memperlancar kendaraan. Infrastruktur diharapkan membuka akses menuju pusat ekonomi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kantor pemerintahan.
Jalan yang baik dapat menurunkan biaya distribusi. Jembatan dapat mempersingkat perjalanan. Pelabuhan dapat menjadi simpul perdagangan. Rumah sakit dan laboratorium dapat memperkuat pelayanan dasar. Fasilitas pendidikan dapat memperluas peluang generasi muda.
Inilah wajah pembangunan yang hendak ditawarkan Frederick Edwin: pembangunan yang menghubungkan wilayah sekaligus membuka kesempatan.
Rencana itu dikaitkan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kutai Barat 2025–2029. Salah satu misinya adalah memantapkan infrastruktur yang andal, merata, dan ramah lingkungan.
Kata “merata” menjadi penting. Pemerintah tidak cukup hanya mempercantik kawasan perkotaan atau membangun infrastruktur di jalur utama. Ukuran keberhasilan justru terletak pada seberapa jauh manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di kampung-kampung.
Menembus Batas Tahun Anggaran
Skema multiyears dipilih karena proyek besar sulit dituntaskan dalam satu tahun anggaran. Pembangunan jembatan, jalan antarkawasan, rumah sakit, dan fasilitas publik berskala besar membutuhkan waktu, pembiayaan, serta tahapan konstruksi yang panjang.
Melalui pola tahun jamak, pekerjaan tidak harus terhenti ketika tahun anggaran berganti. Pemerintah memperoleh kepastian pembiayaan, sedangkan pelaksanaan proyek dapat disusun secara berkesinambungan.
Rencana pembiayaan dibagi selama tiga tahun. Pada 2027, anggaran diproyeksikan sekitar Rp955,71 miliar. Alokasi terbesar direncanakan pada 2028, yakni sekitar Rp1,04 triliun. Adapun pada 2029, pemerintah menyiapkan sekitar Rp524,27 miliar.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa 2028 berpotensi menjadi periode paling padat. Sebagian proyek diperkirakan memasuki tahap konstruksi utama pada tahun itu.
Dari sudut pandang pemerintah, skema tahun jamak dapat mencegah proyek dikerjakan terputus-putus atau terburu-buru menjelang penutupan anggaran. Tahapan pekerjaan dapat dirancang sesuai kebutuhan teknis, bukan semata mengikuti kalender administratif.
Namun pola itu juga mengikat keuangan daerah selama beberapa tahun. Ketika pendapatan turun, transfer dari pemerintah pusat berubah, atau harga material meningkat, ruang fiskal pemerintah dapat menyempit.
Karena itu, setiap proyek perlu diuji berdasarkan urgensi, manfaat, kesiapan teknis, dan beban operasional setelah pembangunan selesai. Skema multiyears seharusnya menjadi alat untuk menuntaskan prioritas, bukan cara memperpanjang umur proyek yang belum matang.
Menuntaskan Jembatan ATJ
Salah satu pekerjaan utama yang masuk dalam rencana adalah lanjutan pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat atau ATJ. Jembatan tersebut telah lama menjadi simbol harapan sekaligus pekerjaan besar yang belum dituntaskan.
Pemerintahan Frederick Edwin kembali menempatkannya sebagai salah satu infrastruktur strategis Kutai Barat. Bila rampung dan berfungsi penuh, nilai Jembatan ATJ tidak hanya terletak pada ukuran atau bentuk konstruksinya. Manfaat sesungguhnya berada pada kemampuannya memperpendek perjalanan, memperkuat hubungan antarkawasan, serta memperlancar pergerakan masyarakat dan barang.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan Jembatan Sungai Nyuatan di Sembuan. Infrastruktur itu diproyeksikan membuka akses menuju kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.
Bagi warga kampung, sebuah jembatan dapat mengubah ritme kehidupan. Hasil pertanian bisa lebih cepat dibawa ke pasar. Anak sekolah tidak perlu menempuh jalur memutar. Distribusi logistik dan layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat dengan waktu lebih singkat.Namun jembatan tidak dapat berdiri sendiri. Manfaatnya bergantung pada kualitas jaringan jalan di kedua sisinya.
Jembatan megah akan kehilangan fungsi apabila jalan penghubung tetap rusak atau sulit dilewati.Karena itu, pemerintah turut merencanakan pembangunan Jalan Bung Karno yang menghubungkan Simpang Ombau, Juaq Asa, Linggang Amer, hingga Mencelew. Koridor tersebut diharapkan menjadi jalur alternatif bagi kawasan pusat pemerintahan dan permukiman. Kehadirannya juga diproyeksikan membagi beban kendaraan pada ruas yang selama ini menjadi jalur utama.
Dari sisi pemerintah, rangkaian proyek tersebut merupakan upaya membangun jaringan transportasi yang saling terhubung. Dari sisi masyarakat, harapannya lebih sederhana: perjalanan menjadi lebih cepat, lebih aman, dan tidak kembali rusak hanya beberapa waktu setelah dibangun.
Membuka Koridor Ekonomi
Porsi besar proyek tahun jamak diarahkan pada peningkatan jalan kabupaten. Sedikitnya sembilan koridor masuk dalam rencana penanganan.Jalur Anah–Long Iram Ilir–Long Iram Kota–Sukomulyo–Long Daliq menjadi salah satu ruas yang diprioritaskan. Jalan itu merupakan penghubung penting bagi masyarakat di Kecamatan Long Iram dan kawasan sekitarnya.
Koridor Melak–Empakuq–Muara Bunyut–Muara Beloan juga direncanakan ditingkatkan. Jalur tersebut berperan dalam mobilitas warga serta distribusi barang menuju kampung-kampung di sekitar Melak dan Muara Pahu.Ruas lain yang masuk dalam daftar adalah Simpang TSA–Mendung–Jerang Melayu serta Simpang Marimun–Muara Batuq.
Pemerintah turut menyiapkan penanganan jalan Linggang Purworejo–Kelubaq–Muara Mujan–Simpang Mahakam Ulu. Koridor ini memiliki posisi strategis karena mengarah ke wilayah perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu. Peningkatan juga direncanakan pada ruas Simpang Mahakam Ulu–Linggang Muara Leban–Keliwai serta Simpang Linggang Bigung–Simpang Raya–Sumber Sari–Sekolaq Darat–Sekolaq Muliq–Mentiwan.
Kawasan Barong Tongkok dan Linggang Bigung, yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, turut masuk dalam jaringan pembangunan. Begitu pula ruas Linggang Bigung–Tering Seberang dan Jelemuq–Tukul–Muyub Ilir.
Bagi pemerintahan Frederick Edwin, rangkaian jalan tersebut bukan hanya daftar proyek. Setiap koridor diproyeksikan menjadi jalur ekonomi yang menghubungkan permukiman dengan pasar, pusat layanan, dan wilayah produksi.
Namun pembangunan jalan di Kutai Barat menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kontur tanah, curah hujan, drainase, kendaraan bermuatan berat, dan ketersediaan material akan menentukan usia konstruksi.
Karena itu, keberhasilan tidak cukup diukur dari panjang jalan yang diaspal. Kualitas lapisan dasar, ketebalan konstruksi, sistem pembuangan air, keselamatan pengguna, dan pemeliharaan harus menjadi bagian dari ukuran kinerja. Jalan yang selesai dibangun tetapi kembali rusak setelah satu musim hujan hanya akan memindahkan masalah ke anggaran berikutnya.
Penertiban kendaraan bermuatan berlebih juga perlu berjalan seiring dengan pembangunan. Jalan kabupaten tetap berisiko cepat rusak apabila terus dilalui kendaraan yang bebannya melampaui kapasitas konstruksi. (Sambungan, artikel selanjutnya)
