SAMARINDA, Infokubar.id — Penanganan stunting di Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait pemerataan tenaga ahli gizi dan kualitas sanitasi di tingkat pelayanan dasar. Data terakhir mencatat prevalensi stunting pada 2024 mencapai 22,2 persen, atau sekitar 39.137 anak, angka yang masih di atas rata-rata nasional.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan bahwa stunting bukan sekadar persoalan asupan gizi, melainkan juga terkait kesehatan remaja putri, kondisi ibu hamil, dan fasilitas sanitasi rumah tangga.
“Ahli gizi memegang peran penting dalam pendampingan pencegahan stunting. Selain aspek gizi, sanitasi yang buruk, seperti fasilitas MCK yang tidak layak, juga berkontribusi besar terhadap munculnya kasus stunting,” ujar Ananda pada Minggu (30/11/2025).
Ia mengingatkan pentingnya periode seribu hari pertama kehidupan sebagai fase kritis bagi tumbuh kembang anak. Posyandu sebagai garda terdepan harus didukung tenaga kesehatan yang kompeten dalam pemantauan gizi dan perkembangan anak.
Ananda juga menyoroti kondisi remaja putri yang memasuki usia reproduksi dengan anemia, yang berpotensi berdampak pada kesehatan generasi berikutnya.
“Hulu persoalannya harus dibenahi. Jika remaja putri tidak sehat, risikonya akan berdampak sampai ke generasi selanjutnya,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa efektivitas program penanganan stunting harus menjadi fokus utama, termasuk pemetaan wilayah rawan dan penambahan tenaga gizi di kelurahan maupun kecamatan. Perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi intervensi sensitif yang harus dipercepat.
“Kita berbicara tentang generasi emas 2045. Jika persoalan stunting saja belum terselesaikan, bagaimana kita bisa maju? Semua pihak harus bergerak bersama agar anak-anak kita tumbuh kuat dan cerdas,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
