SAMARINDA, Infokubar.id — Munculnya dugaan praktik prostitusi di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan publik. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Baharuddin Muin, menekankan bahwa isu ini harus ditangani serius, terutama jika ada pihak yang mengorganisir aktivitas tersebut.
“Semua tentu tidak menginginkan adanya praktik prostitusi di kawasan strategis nasional seperti IKN. Jika hal ini dibiarkan, dampaknya akan sangat besar,” ujar Baharuddin, Senin (8/12/2025).
Kasus pekerja seks komersial (PSK) mencuat setelah Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara mengamankan dua perempuan yang diduga terlibat. Baharuddin menjelaskan, keberadaan PSK perorangan memang sulit diidentifikasi, namun situasi akan berbeda jika aktivitas tersebut dikoordinasi pihak tertentu.
“Yang menjadi persoalan adalah apabila ada pihak yang mengoordinasi. Jika kedatangan mereka bersifat perorangan, biasanya tidak terdeteksi,” jelas legislator dari Daerah Pemilihan Paser-Penajam Paser Utara itu.
Baharuddin menegaskan bahwa penanganan praktik prostitusi tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada Satpol PP. Pencegahan dan pengawasan harus melibatkan pemerintah desa, dusun, RT, hingga partisipasi masyarakat.
“Lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas tersebut harus ditertibkan. Tidak hanya Satpol PP, tetapi juga kepala desa, perangkat dusun, RT, serta masyarakat sekitar harus menunjukkan kepedulian,” ujarnya.
Selain itu, Baharuddin mengingatkan potensi dampak sosial yang mungkin timbul, terutama bagi anak-anak dan remaja di sekitar kawasan pembangunan IKN.
“Kita perlu memikirkan generasi muda yang belum memahami persoalan sosial seperti ini. Itu menjadi perhatian pribadi saya,” tegasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
