SENDAWAR, Infokubar.id — Jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dengan Samarinda kini berada dalam kondisi yang kian memprihatinkan. Kerusakan parah tampak hampir merata di sepanjang jalur utama tersebut, memicu keluhan masyarakat sekaligus mengancam kelancaran distribusi barang, jasa, dan mobilitas orang.
Kondisi ini dirasakan langsung Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani dan rombongan Pemerintah Provinsi Kaltim. Kerusakan jalan yang dilalui bahkan sempat menghambat perjalanan rombongan di sejumlah titik.
“Ini jalan nasional kondisinya rusak parah. Sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan distribusi barang, jasa serta logistik dan orang,” kata Gubernur di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kamis (8/1/2026).
Kerusakan jalan tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan. Di beberapa titik, kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga terperosok dan menghalangi badan jalan.
Tahun ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) diketahui memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp160 miliar untuk perawatan dan perbaikan jalan poros Kutai Barat–Samarinda. Gubernur Kaltim berharap anggaran tersebut dapat segera direalisasikan melalui langkah-langkah antisipatif.
“Kami berharap BPJN segera melakukan kegiatan antisipasi. Jangan sampai jalan semakin rusak bahkan putus,” harap Rudy.
Selain percepatan perbaikan, Gubernur juga menekankan pentingnya rekonstruksi jalan yang menyesuaikan dengan kondisi alam serta kapasitas kendaraan yang melintas, khususnya kendaraan angkutan logistik dan bahan bakar minyak.
“BPJN bisa menyamakan standarisasi jalan nasional ini agar kapasitas kendaraan yang melintasi sama di Jawa dan Sumatera juga Sulawesi,” pintanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan perusahaan pemilik kendaraan angkutan agar tidak melanggar aturan over dimension over loading (ODOL), yang dinilai menjadi salah satu faktor utama percepatan kerusakan jalan.
“Tolong pemilik kendaraan angkut jangan ODOL. Ini demi kepentingan masyarakat dan kita semua,” pungkasnya. (*)
