SAMARINDA, Infokubar.id — Di tengah melimpahnya sumber daya alam di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, kondisi infrastruktur dasar masih jauh dari layak. Hal ini menjadi perhatian serius DPRD Kaltim, khususnya anggota Komisi III, Apansyah.
“Beberapa waktu lalu kami melakukan inspeksi ke KPC untuk meninjau kondisi jalan dari Sangatta menuju Bengalon. Situasinya sangat memprihatinkan,” ujar Apansyah, Jumat (5/12/2025).
Jalur Sangatta–Bengalon, yang menjadi rute utama kendaraan pertambangan PT Kaltim Prima Coal (KPC), kini mengalami kerusakan parah. DPRD Kaltim telah meminta klarifikasi perusahaan terkait tanggung jawab pemeliharaan, namun izin formal untuk perbaikan masih terkendala.
“Mereka baru memperoleh rekomendasi, tetapi izin formalnya memang belum diterbitkan,” jelas Apansyah.
Selain persoalan jalan, Apansyah menyebut banyak kecamatan di Kutim yang masih kesulitan mengakses air bersih dan listrik, menandakan ketertinggalan struktural yang harus segera ditangani.
“Ketika berbicara pembangunan, infrastruktur dasar adalah hal yang mutlak. Tanpa itu, sulit berbicara mengenai pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Meski demikian, sejumlah progres terlihat, seperti pembangunan jalur provinsi yang menghubungkan Kutim dan Berau, termasuk Jembatan Nibung, yang ditargetkan rampung pada 2026.
“Insyaallah jalur provinsi yang menghubungkan Kutim dan Berau dapat terwujud pada 2026,” ujarnya optimistis.
Apansyah juga menyoroti kondisi Berau yang masih tertinggal dalam pembangunan jalan dan jaringan dasar, serta Kota Bontang yang kerap dilanda banjir akibat drainase tidak memadai. DPRD mendorong normalisasi drainase sebagai solusi jangka pendek bagi Bontang.
Sebagai anggota Komisi III, ia menegaskan komitmen untuk mendorong perusahaan pertambangan, termasuk KPC, agar aktif dalam pemeliharaan infrastruktur publik yang mereka gunakan. Kerusakan juga terjadi pada jalur Sangatta–Rantau Pulung.
“Jalan di Sangatta–Rantau Pulung juga mengalami kerusakan berat, begitu pula Sangatta–Bengalon,” ujar Apansyah.
Menurutnya, ketimpangan infrastruktur di Kutai Timur bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga terkait tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah yang memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional. (Adv/DPRD Kaltim)
