SAMARINDA, Infokubar.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur kembali menaruh perhatian serius terhadap ketimpangan infrastruktur pendidikan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai masih menjadi kendala bagi pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, mengimbau pemerintah daerah agar segera melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap fasilitas pendidikan yang sudah tidak layak guna menunjang proses belajar mengajar.
Sorotan ini menguat setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyinggung ketimpangan infrastruktur pendidikan dalam forum tahunan Outlook Ekonomi. Presiden mengungkapkan masih adanya siswa di sejumlah daerah yang harus menyeberangi sungai tanpa jembatan layak untuk berangkat ke sekolah.
“Saya mencermati penyampaian Presiden yang menyoroti permasalahan infrastruktur pendidikan. Fasilitas penunjang bagi para pelajar yang akan menuju sekolah masih sangat membutuhkan pembangunan jembatan dan sejumlah fasilitas lain. Hal ini tentu menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan,” ungkap Yenni, Kamis (4/12/2025).
Yenni meyakini kondisi serupa juga masih ditemukan di Kalimantan Timur, mulai dari keterbatasan jembatan penghubung, ruang kelas yang sempit, hingga gedung sekolah yang tidak lagi memenuhi standar kelayakan. Karena itu, ia menekankan pentingnya pendataan komprehensif agar upaya pembenahan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Tidak hanya jembatan, ruang kelas dan gedung sekolah yang layak juga perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera diinventarisasi dan dilakukan perbaikan maupun pembangunan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mendorong keterlibatan TNI dan Polri dalam percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, dengan dukungan Kemendiktisaintek yang melibatkan mahasiswa serta lulusan teknik sipil. Arahan tersebut dinilai Yenni sebagai peluang strategis untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan di daerah.
“Pernyataan Presiden mengenai ketimpangan infrastruktur pendidikan ini mendorong pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, serta DPRD untuk merespons dengan lebih cepat. Menyediakan fasilitas yang memadai bagi siswa dari keberangkatan hingga pulang sekolah adalah hal yang sangat penting,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yenni menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur pendidikan juga banyak dikeluhkan masyarakat dalam agenda reses anggota DPRD Kaltim. Ia menambahkan, kekhawatiran terhadap pemangkasan transfer ke daerah (TKD) turut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi pembangunan fasilitas pendidikan.
“Secara keseluruhan, masukan dari masyarakat sangat berharga dan akan menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah daerah,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
