SAMARINDA, Infokubar.id – Ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil kembali menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kalimantan Timur. Dalam rapat dengar pendapat bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Rabu (26/11/2025), DPRD mendorong percepatan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penegerian sekolah, serta kepastian penyediaan lahan pendidikan yang lebih terukur dan tepat sasaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengungkapkan bahwa laporan para guru di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan masih banyak sekolah swadaya yang bertahan tanpa dukungan memadai dari pemerintah. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan kebutuhan mendesak akan penguatan kebijakan pendidikan di daerah pedalaman.
“Para guru dari Kukar melaporkan adanya sejumlah sekolah yang telah berdiri lama namun belum menerima intervensi pemerintah,” ujarnya dalam rapat.
Fuad menyebutkan, tidak sedikit sekolah tersebut telah beroperasi dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa peningkatan fasilitas yang berarti.
“Ada yang sudah berjalan 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang mencapai 20 tahun,” tambahnya.
Ia menilai keberadaan sekolah-sekolah tersebut merupakan bentuk inisiatif dan kepedulian masyarakat di wilayah terpencil untuk memastikan anak-anak tetap memperoleh pendidikan. Namun, tantangan geografis yang jauh dan sulit dijangkau membuat kebutuhan akan dukungan sarana, prasarana, serta anggaran menjadi semakin mendesak.
“Jarak yang sangat jauh membuat masyarakat berharap agar pembangunan sekolah dapat segera direalisasikan,” katanya.
Fuad juga menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah pusat di bidang pendidikan, seperti program makan gratis, sekolah rakyat, hingga digitalisasi pendidikan, perlu ditopang dengan kesiapan daerah. Karena itu, ia mendorong Dinas Pendidikan Kaltim agar segera menyusun program penganggaran yang lebih konkret.
“Kami mendorong agar program penganggaran segera dipersiapkan sehingga usulan ini dapat diwujudkan,” tegas Fuad.
Menurutnya, persoalan keterbatasan fasilitas pendidikan tidak hanya terjadi di wilayah terpencil. Di kota besar seperti Balikpapan, jumlah sekolah menengah atas juga dinilai masih belum mencukupi kebutuhan. Ia turut menyoroti tantangan penerapan sekolah rakyat yang mewajibkan siswa tinggal di asrama, yang pada praktiknya masih menimbulkan keberatan dari sebagian orang tua.
Selain itu, Fuad mengapresiasi kreativitas siswa SMK di Kalimantan Timur yang mampu merakit mobil listrik dengan pendanaan mandiri dari sekolah. Ia menilai inovasi tersebut patut mendapat dukungan lebih luas dari pemerintah maupun lembaga pelatihan.
“Kreativitas para siswa perlu mendapat pembinaan dan ruang pengembangan lebih luas agar dapat berkembang secara profesional,” ujarnya.
Fuad menegaskan bahwa potensi generasi muda Kaltim harus diakomodasi melalui kebijakan dan anggaran yang berpihak pada pengembangan pendidikan dan inovasi.
“Dukungan dan apresiasi besar perlu diberikan agar inovasi para siswa dapat terus tumbuh,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
