SENDAWAR, Infokubar.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) menunjukkan keseriusannya menghadirkan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Langkah tersebut diwujudkan dengan melakukan koordinasi dan konsultasi langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta, pada 22 Juli 2026, guna memastikan peluang program tersebut dapat direalisasikan di Kubar.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani didampingi Kepala Dinas Sosial Adolfus Edhardus Pontus, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Apriani, serta sejumlah pejabat perangkat daerah.
Nanang mengatakan, audiensi bersama Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep program yang diinisiasi pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan 2 atau kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Program ini sangat baik. Kami mendapat penjelasan secara rinci, termasuk melihat contoh sekolah rakyat yang sudah berjalan. Kami semakin yakin bahwa pendidikan menjadi salah satu jalan utama untuk memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kedatangan Pemkab Kubar ke Kemensos bertujuan mempelajari seluruh persyaratan yang harus dipenuhi agar daerah dapat mengikuti program pembangunan Sekolah Rakyat. Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah juga telah menyampaikan kesiapan lahan, akses menuju lokasi, serta berbagai informasi pendukung lainnya.
“Hasilnya sangat positif. Kami mendapat respons yang baik dan tahapan berikutnya adalah survei lapangan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” katanya.
Menurut Nanang, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi solusi pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kutai Barat.
“Harapan kami, program ini bukan hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi langkah nyata mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Saat ini, Kutai Barat diproyeksikan masuk dalam pelaksanaan tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat. Meski demikian, pemerintah daerah masih akan mempelajari seluruh persyaratan teknis sebelum menentukan kesiapan pelaksanaannya.
“Sepulang dari Jakarta kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Bappedalitbang, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. Kalau seluruh persyaratan dapat dipenuhi dalam waktu dekat, kami optimistis bisa mengeksekusinya pada tahun 2026. Namun bila masih ada yang perlu dilengkapi, kami siap mengikuti tahap berikutnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi meliputi legalitas dan status lahan yang bebas sengketa, dokumen lingkungan, dukungan pimpinan daerah, hingga kelengkapan administrasi lainnya sebelum memasuki tahap perencanaan pembangunan.
“Yang terpenting, Kubar tidak ingin tertinggal. Kami memilih menjemput bola agar kesempatan menghadirkan Sekolah Rakyat bisa segera terwujud bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kubar)
