SAMARINDA, Infokubar.id — DPRD Provinsi Kalimantan Timur menilai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu diperkuat sebagai ujung tombak penyaluran pupuk bersubsidi di kawasan pedesaan. Komisi II DPRD Kaltim menekankan, kelangkaan pupuk yang sering dialami petani bukan hanya akibat pasokan terbatas, tetapi juga distribusi yang tidak merata serta lemahnya pengawasan di tingkat desa.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyampaikan pelibatan BUMDes sebagai distributor resmi pupuk bersubsidi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga harga stabil dan memastikan pasokan diterima petani tepat waktu.
“BUMDes merupakan lembaga yang paling dekat dengan petani. Apabila distribusi pupuk dikelola dengan baik melalui BUMDes, saya meyakini kelangkaan dapat ditekan dan penyaluran lebih tepat sasaran,” ujarnya, Senin (8/12/2025).
Guntur menambahkan, wilayah sentra pangan seperti Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Timur masih kerap mengalami kekurangan pupuk saat masa tanam. Keluhan yang diterima antara lain keterlambatan pasokan, jumlah yang tidak sesuai kebutuhan, hingga harga yang melampaui ketentuan.
“Setiap kali kami turun ke lapangan, aspirasi mengenai pupuk selalu muncul. Ini persoalan klasik yang memerlukan pendekatan baru,” katanya.
Menurut Guntur, dominasi kios tertentu sebagai distributor menyulitkan petani mengakses pupuk bersubsidi. Lokasi kios yang jauh membuat petani menanggung biaya tambahan, bahkan membeli dari pihak ketiga dengan harga lebih tinggi.
“Jika BUMDes menjadi mitra distribusi resmi, pupuk dapat langsung masuk ke desa tanpa rantai distribusi yang panjang. Ini sangat penting untuk menekan biaya yang ditanggung petani,” jelasnya.
Selain meningkatkan efisiensi distribusi, skema ini juga membuka peluang bagi desa untuk memperoleh pendapatan asli desa (PADes) secara legal dan terukur, kata Guntur. (Adv/DPRD Kaltim)
