SAMARINDA, Infokubar.id — Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai tidak semestinya berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci menjaga optimalisasi layanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.
Menurutnya, kondisi anggaran yang menurun justru harus dimaknai sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memperluas sumber pendanaan alternatif bagi pembangunan daerah.
“Dalam pandangan saya, kendala fiskal seperti berkurangnya TKD tidak boleh menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik,” ujar Syarifatul, Sabtu (6/12/2025).
Ia menilai sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat melalui kolaborasi yang lebih terencana dan efektif. Langkah bersama tersebut diyakini mampu melahirkan solusi konkret dalam menghadapi tekanan fiskal.
“DPRD dan pemerintah daerah perlu bersama-sama merumuskan langkah strategis melalui kolaborasi yang optimal,” lanjutnya.
Lebih jauh, Syarifatul mendorong penerapan model pentahelix secara konsisten, yakni kerja sama antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media. Pendekatan ini dinilai mampu membuka peluang pendanaan baru, memperkuat perencanaan program, sekaligus meningkatkan efisiensi pembangunan.
“Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kita dapat menemukan sumber daya baru dan menentukan prioritas yang benar-benar harus dijalankan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbuka, salah satunya melalui optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita memiliki BUMD yang harus dimaksimalkan kinerjanya agar dapat menyumbang PAD secara lebih optimal,” katanya.
Selain itu, peran sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, termasuk pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), dinilai sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
“Sektor swasta memiliki peran strategis. Melalui CSR dan kemitraan, kita dapat membagi peran sekaligus memanfaatkan keahlian akademisi dan komunitas untuk mendukung kinerja pemerintah dan DPRD,” tegasnya.
Syarifatul turut menyoroti peran media sebagai elemen penting dalam menyebarluaskan informasi pembangunan serta mengawasi implementasi kebijakan publik. Ia menekankan, pemerintah daerah harus tetap fokus pada program prioritas guna menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif.
“Kolaborasi yang solid antar seluruh unsur harus terus dipelihara agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya, meskipun kondisi anggaran sedang terbatas,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
