SENDAWAR, Infokubar.id — Penyesuaian anggaran tidak membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menghentikan pembangunan maupun memangkas kesejahteraan aparatur sipil negara. Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemkab Kubar memilih melakukan efisiensi dengan menata kembali sejumlah program dan kegiatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Barat Erik Victory mengatakan, penyesuaian anggaran menjadi langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah karena pemangkasan anggaran mulai dirasakan dalam pelaksanaan kegiatan, baik pembangunan fisik maupun operasional organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal tersebut disampaikan Erik usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-alun Itho Sendawar, Senin (17/8/2026).
“Dampak pemangkasan anggaran di Kutai Barat cukup terasa. Karena beberapa kegiatan kita, baik fisik maupun kegiatan operasional di OPD membutuhkan anggaran,” kata Erik.
Menurut Erik, kondisi tersebut membuat Pemkab Kubar perlu melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Efisiensi akan diterapkan pada beberapa kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Jadi kita mungkin tahun depan tidak terlalu seperti tahun sekarang. Mungkin ada efisiensi di beberapa program kegiatan,” ujarnya.
Meski demikian, efisiensi tidak berarti seluruh agenda pembangunan dihentikan. Sejumlah kegiatan fisik yang sebelumnya telah disampaikan kepada DPRD tetap masuk dalam rencana pemerintah daerah.
“Untuk kegiatan fisik tetap ada. Yang sudah disampaikan kepada DPRD tetap,” katanya.
Di sisi lain, Erik memastikan kebijakan efisiensi tidak diarahkan untuk mengurangi kesejahteraan pegawai, termasuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PNS dan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Untuk P3K, terus TPP dan segala macam masih aman. Artinya kalau pun ada pengurangan, tidak berdampak kepada kesejahteraan PNS maupun P3K,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap memiliki sejumlah agenda pembangunan yang harus direalisasikan. Karena itu, penyesuaian anggaran akan dilakukan melalui penentuan kembali skala prioritas program, bukan dengan mengorbankan kesejahteraan aparatur.
Salah satu proyek yang dipastikan berlanjut yakni pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) dan Jalan Bung Karno. Kedua proyek tersebut ditargetkan mulai dibangun pada 2027.
“Pemerintah kabupaten melalui Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati sudah menjanjikan di dalam visi-visi mereka bahwasannya untuk jembatan ATJ, Jalan Bung Karno, itu akan dilanjutkan. Dipastikan 2027 akan mulai pembangunan,” ujarnya.
Pemkab Kubar kini akan menyesuaikan pelaksanaan sejumlah program dengan kapasitas fiskal daerah agar agenda pembangunan tetap berjalan. Pada saat yang sama, pemerintah memastikan kesejahteraan PNS dan P3K tetap menjadi bagian yang dipertahankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. (*)
