SAMARINDA, Infokubar.id — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti kondisi genting yang dihadapi pengawas madrasah di provinsi ini, menyusul audiensi dengan Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Provinsi Kaltim, Rabu (26/11/2025).
Pertemuan membahas implementasi kebijakan Merdeka Belajar sekaligus tantangan pengawasan di lapangan. Anggota Komisi IV, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa meski madrasah berada di bawah Kementerian Agama, banyak pengawas juga diminta melakukan supervisi di sekolah negeri, sehingga menambah beban kerja.
“Secara regulasi, madrasah berada dalam lingkup Kementerian Agama, tetapi faktanya banyak pengawas Kemenag yang juga melakukan pembinaan di sekolah negeri,” ujarnya.
Dalam audiensi, para pengawas menyampaikan jumlah personel yang terbatas. Satu pengawas harus menangani banyak lembaga, bahkan lintas kabupaten, yang berpotensi menurunkan mutu pengawasan sekaligus menimbulkan biaya mobilitas yang ditanggung sendiri.
“Jumlah satuan pendidikan yang harus mereka awasi sangat banyak, sementara jumlah pengawas yang tersedia masih terbatas,” kata Agusriansyah.
Selain kekurangan tenaga, minimnya insentif menjadi persoalan lain. Biaya transportasi, akomodasi, dan perlengkapan lapangan kerap ditanggung pengawas sendiri, termasuk pengawas mata pelajaran agama di sekolah negeri yang belum menerima kompensasi.
“Dalam menjalankan pengawasan tentu terdapat kebutuhan biaya perjalanan dan penginapan, dan selama ini seluruhnya ditanggung sendiri oleh para pengawas,” jelas Agusriansyah.
Komisi IV membahas opsi kerja sama antara Pemprov Kaltim dan Kementerian Agama untuk memberikan insentif secara sah tanpa melanggar regulasi.
“Aturannya memungkinkan pemerintah daerah memberikan dukungan, tinggal merumuskan pola yang tepat agar tidak menyalahi ketentuan,” tambahnya.
Seluruh masukan dari pengawas madrasah akan dituangkan dalam notulensi resmi dan diteruskan ke pimpinan DPRD serta Pemprov Kaltim. Agusriansyah menegaskan DPRD berkomitmen mengawal persoalan ini hingga solusi yang adil bagi pengawas tercapai.
“Kami akan memperjuangkan aspirasi mereka, karena mereka juga memiliki peran besar dalam memastikan pendidikan berjalan merata dan adil bagi seluruh anak bangsa,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
