SAMARINDA, Infokubar.id — DPRD Kalimantan Timur mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk menyusun perencanaan pendidikan jangka menengah yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis data. Langkah ini dinilai krusial agar pembangunan sektor pendidikan tidak berjalan sporadis dan reaktif.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai selama ini kebijakan pendidikan kerap disusun untuk merespons tekanan atau kebutuhan mendesak, bukan melalui perencanaan kebutuhan jangka panjang yang terukur.
“Kita tidak bisa terus bekerja layaknya pemadam kebakaran, yang bergerak hanya ketika ada permintaan mendesak. Sektor pendidikan memerlukan perencanaan yang matang, terukur, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Menurut Andi, persoalan keterbatasan fasilitas pendidikan tidak hanya terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi juga di Kota Balikpapan. Di wilayah perkotaan, kendala utama bukan semata anggaran, melainkan keterbatasan lahan untuk pembangunan sekolah negeri di kawasan padat penduduk.
“Karena itu, keberadaan roadmap pendidikan lima tahun menjadi sangat penting. Kebutuhan pembangunan sekolah harus dihitung berdasarkan data pertumbuhan penduduk, persebaran permukiman, serta proyeksi jumlah lulusan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang mengusulkan pembangunan sekolah agar memastikan status legalitas lahan yang diajukan. Menurutnya, banyak rencana pembangunan terhambat karena persoalan kepemilikan lahan atau berada di kawasan yang masuk wilayah tambang aktif.
“Jangan sampai proses pembangunan terhambat karena status lahan bermasalah atau berada dalam kawasan yang termasuk wilayah tambang aktif,” tuturnya.
Andi menegaskan DPRD Kaltim akan terus mengawal dan mendorong pemerintah daerah agar segera menyusun kebijakan pendidikan jangka menengah yang komprehensif. Pemerataan akses pendidikan, katanya, menjadi kebutuhan strategis seiring peran Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.
“Apabila pemerataan pendidikan tidak segera diwujudkan, generasi Kaltim berisiko tertinggal dari arus pembangunan. Karena itu, langkah konkret harus dilakukan mulai sekarang,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
