SAMARINDA, Infokubar.id — DPRD Kalimantan Timur optimistis target realisasi anggaran sebesar 93–94 persen yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kaltim dapat tercapai, khususnya pada sektor pendidikan. Keyakinan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai struktur belanja pendidikan relatif aman dari risiko keterlambatan penyerapan.
Menurut Agusriansyah, sebagian besar anggaran pendidikan merupakan belanja wajib yang tidak dapat ditunda, seperti pembayaran gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Komponen tersebut hampir seluruhnya tersalurkan sebelum tahun anggaran berakhir.
“Bagi Dinas Pendidikan, target tersebut cukup masuk akal karena porsi belanja utamanya mencakup gaji, TPP, dan BOSDA. Seluruh pos ini harus tersalurkan dan tidak dapat ditunda,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Ia menjelaskan, BOSDA merupakan skema pembiayaan yang disiapkan pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan penghapusan biaya pendidikan. Dana ini digunakan untuk menunjang operasional sekolah, termasuk menggantikan pungutan SPP dan memenuhi kebutuhan teknis lainnya di lingkungan pendidikan.
Karena masuk kategori belanja prioritas, pencairan BOSDA menjadi salah satu penopang utama tingginya tingkat realisasi anggaran di sektor pendidikan. Selain itu, Agusriansyah menyebut masih ada sejumlah bantuan lain yang dijadwalkan cair menjelang akhir tahun, seperti pengadaan seragam sekolah.
“Penyaluran bantuan-bantuan tersebut biasanya terjadi pada triwulan akhir, sehingga turut mendorong peningkatan serapan anggaran pendidikan,” jelasnya.
Menanggapi kemungkinan sanksi berupa pengurangan anggaran apabila target realisasi tidak tercapai, Agusriansyah menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan gubernur. DPRD, kata dia, menghormati langkah tersebut sepanjang tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
“Apabila gubernur telah menetapkan target, maka tentu harus diupayakan untuk dipenuhi. Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menjalankan komitmen tersebut,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
