SAMARINDA, Infokubar.id — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti rencana pemangkasan dana transfer pusat pada tahun mendatang yang berpotensi berdampak pada pembiayaan sektor pendidikan, khususnya bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
“Program yang telah berjalan sepatutnya tidak mengalami hambatan. Tidak boleh terjadi kendala hanya karena adanya penyesuaian anggaran,” tegas Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Jumat (5/12/2025).
Ia menekankan bahwa anggaran pendidikan yang ditargetkan mencapai Rp1,4 triliun harus tetap mampu menjamin keberlanjutan bantuan bagi mahasiswa dari semester awal hingga akhir.
Sebagai langkah antisipasi, Agusriansyah mendorong pemerintah provinsi menjajaki kemitraan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Sinergi ini dianggap dapat menjadi alternatif pembiayaan sehingga tidak sepenuhnya membebani APBD.
“Kolaborasi dengan TJSL perlu dipertimbangkan segera agar pembiayaan pendidikan tidak memberikan tekanan berlebih pada APBD,” ujarnya.
Selain itu, Agusriansyah menekankan pentingnya pembekalan mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja setelah lulus. Ia juga mengingatkan pemerintah provinsi untuk tetap memprioritaskan layanan pendidikan menengah atas, SMK, dan SLB, yang menjadi kewenangan utama Pemprov Kaltim.
Langkah-langkah tersebut dinilai krusial agar kualitas pendidikan tetap terjaga meski menghadapi tantangan pengurangan dana transfer pusat. (Adv/DPRD Kaltim)
