SAMARINDA, Infokubar.id — Ketimpangan pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan dasar kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa dari 188 puskesmas yang tersebar di seluruh provinsi, sebanyak 48 puskesmas masih kekurangan minimal sembilan kategori tenaga medis.
“Apabila kebijakan terus berfokus pada kota-kota besar, maka ketimpangan tersebut justru akan semakin melebar,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).
Andi mendukung program beasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan berbasis kontrak kerja yang mewajibkan penerimanya kembali mengabdi di daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan. Ia menilai langkah ini strategis untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah yang mengalami kekurangan SDM.
Ia juga menekankan bahwa penerapan layanan kesehatan berbasis digital tidak bisa diberlakukan secara seragam. Setiap wilayah memiliki kesiapan infrastruktur yang berbeda.
“Telemedicine memang menawarkan solusi, tetapi penerapannya tidak bisa disamakan. Daerah seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat memiliki tantangan yang jauh berbeda dibandingkan Balikpapan atau Samarinda,” jelas Andi.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menambahkan bahwa krisis tenaga kesehatan bukan sekadar persoalan jumlah, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan yang adil dan berkualitas.
“Ini bukan hanya soal jumlah tenaga medis, tetapi persoalan keadilan. Setiap warga, baik yang tinggal di pesisir maupun di pedalaman, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
DPRD Kaltim berharap seluruh pemangku kepentingan memberikan perhatian serius agar kesenjangan layanan kesehatan di puskesmas daerah dapat segera diatasi. (Adv/DPRD Kaltim)
