SAMARINDA, Infokubar.id — Keluhan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kembali mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Kalimantan Timur, Sayyid Muziburrachman. Para guru menyampaikan bahwa insentif yang diterima kian menurun akibat penyesuaian berdasarkan jumlah murid, terutama membebani sekolah swasta yang kesulitan memenuhi standar jumlah peserta didik.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap guru diwajibkan mengajar dengan rasio satu guru untuk 15 murid, sama seperti guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, guru PAUD swasta menilai ketentuan tersebut tidak relevan, karena mereka harus berjuang menarik murid dan sering tidak dapat memenuhi rasio yang ditetapkan.
“Sistem yang disamakan dengan ketentuan untuk guru ASN sebenarnya tidak sesuai bagi lembaga swasta. Kami harus berjuang mencari murid, dan tidak selalu dapat memenuhi rasio tersebut, terutama bila tidak ada murid berkebutuhan khusus,” ujar salah satu guru.
Guru tersebut menambahkan, pemotongan insentif membuat pendapatan mereka jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK), bahkan hanya sekitar Rp500 ribu per bulan.
Selain persoalan kesejahteraan guru PAUD, warga juga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan sarana dan prasarana tempat ibadah, termasuk renovasi langgar, perbaikan atap, dan fasilitas pendukung lain.
Menanggapi hal tersebut, Sayyid Muziburrachman mendorong masyarakat mengajukan proposal tertulis agar dapat dibahas dalam anggaran mendatang.
“Silakan diajukan proposalnya secara lengkap. Apa saja kebutuhan yang diperlukan, mulai dari dinding, atap, hingga fasilitas lain. Insyaallah akan kami perjuangkan dalam pembahasan berikutnya,” kata Sayyid, Senin (8/12/2025).
Meski begitu, ia menegaskan bahwa tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena proses penganggaran harus dibahas bersama pihak eksekutif. Menurutnya, ketidaksinkronan antara prioritas pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat kerap terjadi.
“Di DPRD kami juga berupaya keras memperjuangkan aspirasi warga ketika berhadapan dengan eksekutif. Mereka memiliki prioritas masing-masing, sementara apa yang kami bawa adalah suara langsung dari masyarakat,” jelasnya.
Sayyid menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Harapan kami, semua aspirasi ini dapat segera terealisasi. Kami tampung terlebih dahulu dan akan terus kami perjuangkan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
